SURABAYA (Lentera) -Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyusun struktur baru birokrasi bertajuk “Kabinet Surabaya Berkah”, sebagai wujud reformasi pelayanan publik yang lebih transparan dan berpihak pada rakyat.
Nama ini diperkenalkan sebagai padanan lokal dari "Kabinet Merah Putih" di tingkat nasional. Penamaan "Kabinet Surabaya Berkah" sendiri menjadi simbol semangat perubahan birokrasi yang berpihak pada rakyat.
Eri menyampaikan, dalam memilih figur Kepala Perangkat Daerah (PD) yang akan mengisi "Kabinet Surabaya Berkah" ia menerapkan kriteria ketat. Pemilihan dilakukan melalui proses seleksi terbuka dan transparan, termasuk penyampaian visi-misi yang disiarkan secara langsung melalui live streaming.
“Saya mencari sosok yang berani, patuh aturan, inovatif, dan humanis,” kata Eri, Selasa (15/4/2025).
Eri menekankan pentingnya komitmen yang terukur. Ia juga menyoroti bahwa banyak paparan calon kepala dinas masih terlalu umum. Ia menuntut tolok ukur kinerja yang konkret, terutama di sektor-sektor strategis.
Contohnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta menurunkan volume sampah masuk ke TPA dari 1.600 ton menjadi 1.300 ton per hari. Sedangkan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) harus menyampaikan target spesifik pengurangan titik banjir.
Di sektor perhubungan, Eri melihat potensi besar dari pengelolaan parkir. Ia meminta para calon menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan data titik parkir dan kajian yang terukur. Termasuk di dalamnya optimalisasi pajak parkir dari restoran, terutama bagi yang tidak memiliki lahan parkir sendiri.
“Restoran yang tidak menyediakan lahan parkir akan dikenakan pajak parkir berdasarkan estimasi potensi pendapatannya,” jelasnya.
Untuk mendukung akurasi pendapatan, Eri mendorong penggunaan teknologi digital, seperti kamera pengawas dan alat parkir elektronik. Tujuannya agar potensi PAD bisa termonitor secara real-time dan transparan.
Ia juga menegaskan bahwa setiap Kepala PD akan menandatangani kontrak kinerja. Bila target tidak tercapai, mereka harus siap mundur.
Namun, ia memastikan bahwa pergantian kepala dinas tidak akan mengganggu kesinambungan program. “Komitmen tetap berjalan meski terjadi pergantian jabatan,” tegasnya.
Sebagai bentuk transparansi dan partisipasi publik, hasil kesepakatan kinerja Kepala PD akan dipublikasikan ke media agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
“Silakan warga langsung lapor ke saya jika ada ketidaksesuaian. Ini adalah komitmen kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
