Tim Pansus LKPJ: DPRD Diminta Terlibat Awasi Program Kepala Daerah hingga Tingkat Dapil

SURABAYA (Lentera) – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi.

Tak hanya sekadar memberikan rekomendasi, DPRD diharapkan turut terlibat secara aktif dalam memastikan berbagai program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan Anggota Tim Pansus, Laili Abidah, saat menyampaikan catatan strategis terhadap laporan tahunan Gubernur Jawa Timur. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD semestinya tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menyentuh langsung ke lapangan, sesuai dengan wilayah dapil (daerah pemilihan) masing-masing anggota dewan.

"Contohnya terkait bantuan sekolah gratis, penanggulangan banjir, rumah tidak layak huni, termasuk bantuan sembako. Jadi semua bantuan itu harus dipastikan sampai kepada yang membutuhkan," ungkap Laili Abidah, Selasa (15/04/2025).

Politisi PKB tersebut menambahkan bahwa salah satu peran penting Pansus LKPJ adalah tidak hanya berhenti pada pengesahan dokumen, melainkan ikut terus memonitor pelaksanaannya di lapangan. 

"Saya inginnya, kalau memungkinkan, semua anggota DPRD ikut dalam pengawasan program di dapil masing-masing. Termasuk koordinatornya adalah Pansus ini. Jadi pengawasan tidak hanya sebulan atau waktu tertentu saja, tetapi terus berjalan," terangnya.

Menurut Laili, langkah itu bukan semata-mata untuk menambah beban kerja dewan, tetapi justru untuk memperkuat hubungan kemitraan antara DPRD dan Gubernur. Jika pengawasan dilakukan secara partisipatif dan terbuka, maka efektivitas program pembangunan juga akan lebih tinggi.

"DPRD Provinsi jangan ditinggal. Selain memberikan rekomendasi, kami juga ingin membantu pengawasan di lapangan sesuai dapil masing-masing. Nanti akan ada kedekatan antara DPRD Provinsi dan Gubernur," jelasnya.

Lebih lanjut, bagi Laili sinergi tersebut juga penting untuk membentuk persepsi publik yang positif terhadap lembaga legislatif. Laili menyoroti bahwa masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa DPRD hanya menjadi penonton atau menikmati kenyamanan tanpa kontribusi nyata.

"Penguatan fungsi ini penting agar performa DPRD diakui. Selama ini, mindset masyarakat tentang DPRD itu enak-enakan. Padahal kalau fungsi ini diperkuat, masyarakat bisa melihat langsung peran DPRD di lapangan," pungkasnya.

Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH