Pakar Politik Ungkap Pencopotan Adi Sutarwijono Cerminkan Ketegangan Internal PDI Perjuangan
SURABAYA (Lentera) – Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mencopot Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDIP Surabaya memunculkan tanda tanya besar di publik dan memicu spekulasi mengenai dinamika internal partai menjelang Kongres.
Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni, S.I.P., M.Si., menilai, pencopotan tersebut sebagai sinyal kuat adanya konsolidasi besar-besaran di internal PDI Perjuangan yang tengah bersiap menuju kontestasi nasional.
“Fenomena pencopotan Pak Adi ini cukup serius. Ini mencerminkan dinamika internal PDI Perjuangan, khususnya menjelang Kongres, di mana konsolidasi politik menjadi sangat kuat dan ketat,” ungkap Bimo ketika dihubungi Lentera, Jumat (2/5/2025).
Menurutnya, posisi Adi Sutarwijono di internal partai dan kelembagaan DPRD Surabaya sangat strategis. Selain menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, Adi juga Ketua DPRD Kota Surabaya yang memiliki pengaruh kuat di akar rumput.
“Pak Adi bukan hanya pengurus partai, tapi juga anggota legislatif dengan basis massa yang kuat. Maka, pencopotannya penuh risiko, terutama dari perspektif politik kelembagaan. Ini bisa berdampak langsung ke stabilitas politik lokal Surabaya,” tuturnya.
Bimo mengatakan langkah tersebut bisa memicu kegelisahan di kalangan akar rumput dan kader PDI Perjuangan di wilayah Surabaya. Ia menilai DPP PDI Perjuangan harus menyadari bahwa komunikasi politik internal dan eksternal menjadi kunci dalam menjaga soliditas.
“Kalau pencopotan ini tidak dikomunikasikan secara terbuka, maka akan memunculkan pertanyaan publik: ada apa sebenarnya? Apakah karena persoalan target partai atau ada faktor lain? Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” tegasnya.
Dari sisi dinamika partai, Bimomenyebut pencopotan ini kemungkinan merupakan bagian dari strategi DPP dalam merapikan struktur kepemimpinan menjelang Kongres.
“Ini bagian dari hak DPP untuk melakukan reposisi kader. Tapi perlu diingat, siapa pun yang akan menggantikan Pak Adi harus mampu menjembatani kepentingan lokal dan pusat. Harus kuat di akar rumput, tapi juga komunikatif dengan DPP,” sebutnya.
Di samping itu, Bimo memberikan catatan penting tidak hanya bagi PDI Perjuangan, tetapi juga untuk partai-partai politik lainnya agar menjaga transparansi dan konsolidasi internal menjelang tahun-tahun politik krusial.
“Partai politik harus menjaga kesinambungan kepemimpinannya. Konsolidasi harus dilakukan secara partisipatif, baik top down maupun bottom up, agar soliditas tetap terjaga, khususnya menjelang momentum politik besar seperti Kongres,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PDI Perjuangan membebastugaskan Adi Sutarwijono dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Jumat (2/5/2025).
Keputusan tersebut tercantum di Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistyono (Kanang) mengungkapkan, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil evaluasi oleh DPP PDI Perjuangan selama Pemilu, Pilkada, dan Pileg 2024.
Selain Adi, sesuai SK DPP PDI Perjuangan, sanksi serupa dijatuhkan kepada Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Surabaya.
Sedang sanksi peringatan diberikan untuk Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono dan Bendahara DPC Taru Sasmito. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
