SURABAYA (Lentera) - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, menegaskan pentingnya reposisi peran koperasi sebagai garda depan perlindungan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, koperasi bukan sekadar wadah simpan pinjam atau usaha dagang, melainkan harus menjadi sistem penyangga ekonomi PMI sejak pra-keberangkatan hingga masa purna tugas.
“Ketika PMI bekerja di luar negeri, koperasi bisa menjadi rumah ekonomi yang menjaga aset mereka, mendampingi keluarga yang ditinggalkan, dan memberi kepastian ketika mereka pulang,” ungkap Sri Untari, Senin (05/05/2025).
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menjelaskan bahwa selama ini banyak pekerja migran menghadapi tantangan bukan hanya di luar negeri, tetapi juga dalam hal pengelolaan keuangan, keterbatasan akses ekonomi, hingga minimnya pendampingan bagi keluarganya di kampung halaman.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengintegrasikan pendekatan ekonomi berbasis koperasi dalam kebijakan pelindungan pekerja migran. Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI di Jawa Timur perlu diperkuat secara implementatif melalui pembangunan ekosistem koperasi yang inklusif.
“Perda itu sudah ada, tapi belum cukup kuat di lapangan. Kita butuh instrumen yang bisa menjaga PMI secara ekonomi dari hulu ke hilir. Dan koperasi bisa memainkan peran itu,” tegasnya.
Sri Untari juga mengusulkan agar koperasi dilibatkan dalam proses pelatihan pra-penempatan PMI. Ia menekankan pentingnya literasi keuangan, pendampingan usaha, serta pengelolaan tabungan dan remitansi PMI secara aman dan transparan melalui koperasi.
“Kalau koperasi hadir di desa-desa pengirim PMI, maka edukasi bisa dimulai dari keluarga. Koperasi bisa bantu mencegah jeratan utang, investasi bodong, dan kegagalan ekonomi saat mereka kembali ke tanah air,” imbuhnya.
Sebagai contoh, ia menyinggung keberhasilan koperasi Citra Kartini yang telah aktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Jawa Timur. Pola tersebut menurutnya bisa diperluas untuk mendampingi komunitas pekerja migran.
“Kalau kita ingin memberikan perlindungan menyeluruh, jangan hanya berpikir soal hukum dan regulasi. Kita harus hadir dengan solusi ekonomi konkret. Dan koperasi adalah jawaban itu,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
