SURABAYA (Lentera) – DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) lebih aktif membangun komunikasi strategis dengan dunia usaha, untuk mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berpotensi meningkat akibat tekanan perang dagang global.
Desakan ini disampaikan Anggota DPRD Jatim, Abdulah Abu Bakar yang menilai bahwa kondisi ekonomi global harus disikapi serius, oleh pemerintah daerah agar tidak berdampak langsung pada masyarakat pekerja.
"Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa harus membuka ruang komunikasi dengan perusahaan yang memiliki karyawan sangat banyak, agar tidak memecat karyawannya," ungkap Abdulah Abu Bakar, Jumat (9/5/2025).
Menurut anggota Komisi C tersebut, komunikasi yang dibangun tidak cukup hanya bersifat formalitas, tetapi juga harus disertai kebijakan konkret yang mampu menjaga stabilitas dunia kerja, khususnya di sektor industri padat karya.
Tak hanya soal pencegahan PHK, Abdulah juga menyoroti pentingnya intervensi Pemprov untuk mengangkat kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih siap menghadapi persaingan digital dan pasar bebas.
“Pemerintah harus memberikan program-program kepada para UMKM berupa program pelatihan ataupun bisa disambungkan langsung dengan perbankan sehingga bisa menghasilkan dampak yang positif,” jelasnya.
Politisi PAN itu menambahkan bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah konsentrasi program nyata, bukan hanya slogan. Pemerintah, kata dia, harus hadir memberikan solusi konkret untuk mendorong UMKM naik kelas dan mampu bersaing di marketplace nasional maupun global.
"Jangan hanya jargon saja yang digemborkan, tetapi harus lebih pada program nyata yang ada dampak positifnya bagi para UMKM. Harus ada konsentrasi program," pungkasnya.
DPRD Jatim berharap Pemprov segera merespons dinamika ekonomi dengan strategi aktif dan responsif, agar kondisi ketenagakerjaan dan sektor UMKM tetap stabil di tengah tekanan geopolitik global yang terus berkembang.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
