Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mengurangi angka kemiskinan di Jatim. Untuk itu dibutuhkan rekonsiliasi rekonsiliasi data masyarakat desa dari pendamping PKH dan pendamping desa.
“Kita akan melakuan rekon masyarakat desa, ada pendampingpkh, ada pendamping desa, kita ingin nanti nyekrup. Jadi setelah rekon sosial danrekon desa desa, baru kemudian rekon keduanya. Sehingga kita bisa menghitungefektiftas dari program yang dideliver oleh kementerian sosial dan program yangberbasis kementrian desa,” tandas Khofifah saat Penyaluran Bantuan Sosial NonTunai Program Keluarga Harapan Provinsi Jatim tahun 2020 di Dyandra Convention Center,Kamis (20/8/2020).
Dia menandaskan bahwa terjadi kenaikan angka kemiskinan diJatim pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2020 lalu. Dimana padaSeptember lalu angka kemiskinan adalah 10,20 % menjadi 11,09 % atau adakenaikan 0,89%. “Maka saya ingin menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin yangMaret menjadi 4,42 juta orang, ada peningkatan 363 ribu. Ini harus dicocokan anggaranDinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,” katanya.
Khofifah mengatakan, dengan adanya PKH ini akan mampumenyasar pada pemberdayaan perempuan yang kemudian akan nyekrup dengan program kewirausahaansosial. Sebab seluruh penerima PKH atau 100% adalah perempuan. Diamengharapkan, nantinya setelah digraduasi mereka harus punya usaha produktif,kreatif.
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan SosialKementerian Sosial, Pepen Nazarudin mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatanyang dilaksanakan Provinsi Jatim terkait rekonsiliasi data Keluarga Penerima (KP)PKH. “Rekonsiliasi ini sangat penting, pertama untuk memastikan realisasi daribantuan yang tersalurkan. Yang kedua lebih penting lagi bisa kita melihatsampai seberapa jauh graduasi atau KP PKH yang sudah berhasil,” tandasnya
Untuk itu, lanjutnya, setiap semester akan dilakukanpenilaian. Diketahui bahwa Provinsi Jatim termasuk yang terbaik untuk graduasi.Bahkan graduasinya sangat besar selakipada semester 1 ini. “Mudah mudahan ini terus dipertahankan sehingga dikutiprovinsi lain untuk graduasi lebih banyak lagi,” tandasnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Alwi menerangkan bahwa PenyaluranPKH sampai semester satu ini mencapai98,%. Artinya serapannya cukup bagus. Dia menandaskan yang terpeting adalah peyelenggaran ini bukan hanyacocok-cocokan data. Tapi lebih dari itu, dana yang begitu besar diterima masyarakatitu hasilnya signifikan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
Kenaikan angka kemiskinan di Jatim, lanjut Alwi karena factordari pandemic Covid-19. Sedangkan untuk proyeksi akhir tahun akan tetapberusaha mengurangi angka kemiskinan, maka dengan rekonsiliasi ini dia akanlebih memberikan tekanan pada PKH supaya para menerima PKH yang masuk padatahap graduasi itu prosentasinya lebih. “Kalau Pak Dirjen mendapatkan 10 % graduasi,jadi akan berusaha mencapai itu,” pungkasnya. (ufi)
.jpg)
