04 June 2025

Get In Touch

223 Pejabat Pemkot Surabaya Dilantik, Kursi Sekda Belum Terisi

Pelantikan pejabat struktural Pemkot Surabaya (Ist)
Pelantikan pejabat struktural Pemkot Surabaya (Ist)

SURABAYA (Lentera) -Sebanyak 223 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi dilantik bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732, Sabtu (31/5/2025).

Pelantikan tersebut mencakup pejabat eselon II dan III, termasuk kepala bidang, kepala bagian, hingga kepala dinas.

Namun, posisi strategis Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya masih belum terisi. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan jabatan Sekda akan segera diisi melalui proses seleksi terbuka.

“Siapa pun boleh mendaftar, baik dari dalam maupun luar Surabaya. Tapi harus paham visi misi kota ini dan benar-benar siap mengemban tanggung jawab,” kata Eri. 

Eri menuturkan rotasi dan promosi jabatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari evaluasi kinerja dan bagian dari upaya penataan birokrasi agar lebih profesional dan dinamis.

Dari total pejabat yang dilantik, 55 orang mendapat promosi berdasarkan hasil asesmen dan proposal kinerja. Sementara sisanya mengalami rotasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencegah stagnasi dan meningkatkan kapasitas manajerial.

“Kalau seorang pejabat terlalu lama di satu tempat, kemampuan manajerialnya akan stagnan. Dia harus bisa merasakan beban kerja di tempat lain,” tuturnya.

Eri menjelaskan, pelantikan ini sudah melalui proses evaluasi ketat, termasuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain jabatan Sekda, terdapat lima posisi kepala dinas yang masih kosong dan akan segera dibuka melalui seleksi terbuka. Eri berharap seluruh proses pengisian jabatan strategis ini bisa berjalan cepat agar roda pemerintahan tetap optimal.

“Kita kejar cepat. Setelah Sekda terisi, baru kita isi kepala dinas yang kosong. Mekanisme seleksinya tetap terbuka dan profesional,” jelasnya.

Tak lupa, Eri kembali mengingatkan bahwa birokrasi harus menjadi mesin pelayanan publik, bukan alat politik.

“Birokrasi ini adalah mesin kota. Wali kota hanya dirijen. Maka siapapun kepala daerahnya nanti, birokrasi harus tetap kuat dan berjalan dengan baik,” tutupnya.

Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH

 

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.