SURABAYA (Lentera) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan serangkaian catatan penting terhadap kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Meski menyetujui Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD, Fraksi PAN menegaskan bahwa sejumlah sektor strategis masih membutuhkan perbaikan serius.
Juru bicara Fraksi PAN, Husnul Aqib, menyatakan bahwa penurunan pendapatan daerah akibat regulasi nasional, seperti turunnya penjualan kendaraan dan pelaksanaan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), patut diwaspadai dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.
“Terdapat sisi-sisi positif dalam kebijakan pemerintah pusat kepada masyarakat, tetapi juga akan berdampak pada penerimaan pajak daerah,” jelas Husnul, Rabu (04/06/2025).
Di bidang pendidikan, PAN mengapresiasi capaian anggaran yang mendekati 30 persen namun meminta perbaikan mendasar pada skema Bantuan Operasional Pendidikan Pendukung (BPOPP) terutama bagi SMA, SMK, dan SLB swasta. PAN juga menyoroti distribusi anggaran pendidikan yang belum merata, serta tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK.
“Pemerataan distribusi anggaran belum optimal, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing satuan pendidikan,” ujarnya.
“PR lama ini darurat untuk diperbaiki. SMK harus benar-benar ‘link and match’ dengan industri,” imbuhnya.
Selain itu, sektor ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Fraksi PAN meminta optimalisasi anggaran untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan kekeringan.
“Upaya peningkatkan kapasitas dan Pemanfaatan Infrastruktur Air harus dimaksimalkan, termasuk menambah anggaran untuk perbaikan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung pertanian, Perkebunan dan perikanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, PAN menyoroti rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hanya menyumbang 2,59 persen. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, khususnya menyoroti isu internal Bank Jatim.
“Kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah dan pendapatan daerah masih sangat rendah. Kita berharap direksi dan komisaris baru akan memastikan segala fraud dapat diminimalkan dan dihindari,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)