GRESIK (Lentera) – Optimalisasi aset serta bagi hasil pengeboran minyak dan gas (migas) menjadi strategi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik. Hal ini terungkap dalam dialog publik yang diselenggarakan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) kolaborasi dengan DPRD Kabupaten Gresik di Gresik, Jawa Timur, Jumat (13/6/2025).
Dalam dialog bertema "Memaksimalkan Investasi untuk Meningkatkan PAD dan Menekan Angka Pengangguran", Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M Syahrul Munir menekankan bahwa Pemkab tak bisa hanya mengandalkan pajak dan retribusi sebagai sumber PAD. Menurutnya, aset-aset daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal bisa menjadi sumber pemasukan yang menjanjikan.
“Jika pemanfaatan aset daerah bisa dimaksimalkan, lonjakan pendapatan akan sangat signifikan, bahkan bisa melampaui kontribusi dari sektor pajak,” ujarnya.
Politisi PKB ini mencontohkan, pada tahun 2024 Pemkab Gresik mampu melampaui target pendapatan daerah dari sektor aset. Hal ini menunjukkan potensi besar jika aset daerah dikelola secara produktif dan kolaboratif.
“Ketika aset dikelola dengan baik, bukan hanya PAD yang meningkat, tapi juga membuka peluang kerja. Ini memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah,” tambahnya.
Syahrul juga menyinggung tren kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada daya bayar masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya keseimbangan antara pendapatan dari pajak dan sumber pendapatan lainnya.
“Kalau kita fokus ke optimalisasi aset, efeknya bisa lebih besar. Pemerintah harus serius menggarap potensi ini,” tegasnya.
Senada dengan itu, Plt Bupati Gresik Asluchul Alif yang turut hadir dalam dialog tersebut menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini juga tengah mengupayakan peningkatan PAD dari sektor bagi hasil pengeboran migas di Ujungpangkah.
“Kami terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, termasuk dari sektor migas. Ini sedang kami perjuangkan,” katanya.
Sebagai informasi, dalam APBD 2025, target PAD Gresik ditetapkan sebesar Rp1,544 triliun. Hingga 31 Maret 2025, realisasinya telah mencapai Rp328,47 miliar atau 21,3 persen. Sementara itu, dana transfer dari pusat ditargetkan sebesar Rp2,303 triliun, dengan realisasi mencapai Rp658,52 miliar atau 28,6 persen.
Untuk belanja operasional ditetapkan Rp2,616 triliun, dengan realisasi hingga triwulan pertama sebesar Rp412,2 miliar atau 15,8 persen. Sedangkan belanja modal sebesar Rp420,51 miliar, baru terealisasi Rp8,06 miliar atau 1,9 persen.
Belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar belum terealisasi, sementara belanja transfer dari target Rp786,26 miliar telah mencapai realisasi sebesar Rp229,53 miliar atau 29,2 persen. (ADV)
Reporter: Asepta/Editor: Widyawati
