YOGYAKARTA (Lentera) - Usai meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan segera menemui Kementerian Agama (Kemenag) untuk berdialog mengenai kemungkinan penerapannya oleh pemerintah.
"Kami akan berdialog dengan Kementerian Agama, kemudian juga dengan pemerintah. Bahkan nanti kalau sudah ada titik temu dengan berbagai kalangan, ya kami akan ketemu Presiden. Itu hal yang akan terus kami lakukan," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai peluncuran KHGT di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta merilis Antara, Rabu (25/6/2025).
Menurut Haedar, pemerintah dapat berperan sebagai penengah di tengah perbedaan metode penanggalan Hijriah yang selama ini terjadi di kalangan umat Islam di tanah air.
"Saya yakin kalau pemerintah itu kan bisa dalam posisi sebagai 'wasit' kan, dalam hal urusan agama. Karena kalau masuk pada perbedaan, nanti kan susah. Kalau pemerintah menentukan satu-satu pandangan, kan nanti akan bermasalah," ujarnya.
Haedar menilai selama umat Islam belum memiliki kalender global yang disepakati bersama, maka perbedaan penetapan hari besar keagamaan bakal terus terjadi, baik antarormas maupun ormas dengan pemerintah.
"Perbedaan-perbedaan itu bukan karena Muhammadiyah. Bahkan di berbagai negara juga bisa berbeda. Selama kita tidak punya kalender seperti Masehi, kita akan berbeda terus," ujarnya.
Haedar mengklaim keberadaan KHGT mampu mengatasi persoalan yang berulang setiap tahun, seperti ketidakpastian waktu Idul Fitri, Idul Adha, dan awal Ramadan yang kerap baru ditetapkan pada malam sebelumnya.
"Kalau mau Idul Fitri, kan, orang akan berpikir, kapan pastinya untuk mudik dan lain sebagainya. Tapi kalau ditentukannya H-1, itu banyak kesulitan," ujar Haedar.
KHGT disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam setahun sejak Musyawarah Nasional Tarjih 2024 di Pekalongan, dan kini tersedia dalam versi cetak maupun digital.
"Kita berhijrah dari ketidakpastian menuju kepastian. Kalender ini bisa digunakan oleh siapa pun, di mana pun, termasuk astronot atau awak kapal selam," katanya.
Ia menambahkan, KHGT merupakan bukti bahwa syariat dan sains dapat berjalan seiring demi menciptakan kemaslahatan dan menghindari kesulitan dalam beribadah maupun bermuamalah.
"Kalender ini kami hadirkan dengan rendah hati. Kami hanya membuka pintu. Selebihnya mari kita isi bersama demi kemaslahatan umat," tuturnya.
Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Hamim Ilyas menambahkan jika prinsip kalender global itu diterapkan secara resmi di Indonesia, maka sidang isbat untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah cukup dilakukan sekali untuk jangka waktu yang sangat panjang, bahkan hingga 500 tahun ke depan.
"Kalau nanti metode seperti isbat itu diterapkan, itu bisa sekali isbat untuk 500 tahun. Bahkan untuk selama-lamanya, itu bisa. Kita mengidealkan seperti itu," tutur Hamim.
Dia menjelaskan KHGT disusun berdasarkan kriteria astronomis yang berlaku secara global, seperti tinggi hilal lima derajat dan elongasi delapan derajat.
Menurut dia, kalender itu saat ini telah dirancang untuk 25 tahun ke depan dan bisa diperluas hingga 100 tahun dengan evaluasi berkala.
Saat ini, dia mengakui di Indonesia baru Muhammadiyah yang mengadopsi KHGT, sementara sejumlah negara dan beberapa ormas Islam dunia telah memakai pendekatan serupa, di antaranya pemerintah Turki, Pakistan, serta organisasi Fiqh Council of North America dan European Council for Fatwa and Research.
"Dari luar negeri juga sudah ada yang tertarik untuk belajar, seperti dari Malaysia. Ini adalah proses panjang, sebagaimana perubahan arah kiblat yang dahulu butuh waktu 80 tahun untuk diterima luas. Kami berharap KHGT tidak selama itu," ujarnya.
Kalender itu menerapkan prinsip satu hari satu tanggal Hijriah untuk seluruh dunia dan memandang seluruh permukaan bumi sebagai satu matlak atau zona penetapan awal bulan yang berlaku serentak.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)