SURABAYA (Lentera) — Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim), Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM menegaskan pemerintah desa perlu memiliki terobosan dalam menyusun strategi penganggaran dana desa. Pasalnya, skema regulasi baru pemerintah pusat menguras dana desa hampir seperempatnya untuk ketahanan pangan.
“Niat baik pemerintah membuat program ketahanan pangan sangat bagus, namun memang tidak bisa dipungkiri hal ini membawa dampak bagi skema penganggaran dana desa,” ungkap Puguh Wiji Pamungkas usai serap aspirasi masyarakat di Malang, Kamis (3/7/2025).
Menurutnya, pemerintah desa harus mampu mengeksplorasi kebutuhan riil masyarakat tanpa terjebak pada pola penganggaran yang sempit. Diketahui pemerintah pusat mengarahkan 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan.
Lebih lanjut, Politisi PKS tersebut mengingatkan tata kelola keuangan desa membutuhkan kepemimpinan yang inovatif. Terlebih saat menghadapi kebijakan dari pusat yang berdampak langsung pada struktur belanja desa.
"Di sinilah kemampuan pemerintah desa untuk melakukan terobosan-terobosan serta sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting," terangnya.
Selain itu, legislator asal daerah pemilihan Malang Raya ini juga memaparkan sejumlah capaian yang telah dilakukannya selama hampir satu tahun menjalankan amanah sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Timur. Ia menyoroti pentingnya tiga fungsi utama yang terus ia jalankan secara seimbang: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Alhamdulillah paling tidak selama 10 bulan perjalanan menjalankan tugas sebagai perwakilan panjenengan di DPRD Provinsi Jawa Timur ada banyak hal yang sudah bisa dikerjakan dalam konteks menghasilkan produk legislasi, pengawalan anggaran (APBD) dan fungsi pengawasan jalannya roda pemerintahan,” tegasnya.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
.jpg)
