SURABAYA (Lentera) -Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 harus menjadi instrumen nyata bagi perubahan sosial dan pemerataan pembangunan, bukan sekedar dokumen naratif.
Juru Biara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Abdulah Muhdi mengatakan bahwa pihaknya menilai penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 telah melalui tahapan formal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dokumen tersebut juga telah disusun dengan merujuk pada dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Jawa Timur 2025–2045.
“Penyelarasan substansi dan struktur dalam dokumen ini, sebagaimana hasil pembahasan bersama Panitia Khusus, menjadi dasar bagi Fraksi PKB dalam menilai dan memberikan pendapat akhir,” ungkap Abdullah Muhdi, Selasa (08/07/2025).
Lebih lanjut, Abdulah Muhdi, melihat bahwa RPJMD ini mencantumkan sembilan misi pembangunan atau Nawa Bhakti Satya yang mencerminkan harapan untuk membangun tata kelola yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Namun, ia mengingatkan agar misi-misi tersebut benar-benar diturunkan dalam kebijakan yang konkret dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Fraksi PKB perlu menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjadikan RPJMD ini sebagai instrumen nyata perubahan dan keadilan sosial,” tuturnya.
Salah satu sorotan utama Fraksi PKB adalah masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur, khususnya di kawasan Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi. Muhdi menekankan perlunya kebijakan afirmatif yang lebih tajam dan terfokus.
“Fraksi PKB mendorong kebijakan afirmatif yang lebih tajam, terfokus, dan berdampak nyata untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, melalui realokasi anggaran program yang kurang berdampak menjadi dana strategis percepatan pembangunan manusia,” terangnya,
Ia juga menyoroti bahwa target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam dokumen RPJMD dinilai masih terlalu konservatif.
“Fraksi PKB memandang bahwa target pertumbuhan PAD dalam RPJMD masih terlalu konservatif dan tidak mencerminkan optimisme fiskal yang dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan. Kami mendesak Pemerintah Provinsi untuk bersikap lebih progresif dalam menggali potensi PAD, melalui optimalisasi pemanfaatan aset, perbaikan kinerja BUMD, digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, serta creative financing yang inovatif namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal,” jelasnya.
Tak hanya itu, PKB juga menekankan pentingnya kajian komprehensif terhadap potensi seluruh jenis pajak dan retribusi daerah. Menurut Muhdi, ini penting sebagai landasan kebijakan fiskal yang adil dan tepat sasaran. Terkait program konektivitas antarwilayah dalam Jatim Akses, Fraksi PKB menegaskan agar konsep tersebut tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pemerataan ekonomi.
“Kajian ini juga penting untuk mengurai berbagai persoalan klasik yang selama ini membelit pengelolaan pajak dan retribusi, termasuk ketidaktepatan basis data, tumpang tindih kewenangan, hingga rendahnya efektivitas penagihan,” katanya.
Sementara dalam bidang pertanian dan perikanan, Fraksi PKB menyatakan dukungannya terhadap program Jatim Agro, namun dengan beberapa catatan penting. Sorotan juga diberikan pada isu sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perkawinan usia dini dan perceraian.
“Fraksi PKB mendesak agar ketahanan keluarga dan program revitalisasi keluarga berbasis data masuk dalam prioritas implementasi dan evaluasi pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, untuk bidang pendidikan, PKB mendesak agar afirmasi terhadap sekolah swasta dan madrasah diniyah mendapat perhatian lebih serius.
“Fraksi PKB juga menegaskan pentingnya penyesuaian kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, serta penguatan ekosistem kewirausahaan generasi muda,” jelasnya.
Sementara itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masuk dalam sorotan tajam Fraksi PKB. Mereka meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang tidak sehat.
“Fraksi PKB meminta Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan BUMD yang tidak sehat dan segera mengambil langkah tegas berupa merger atau likuidasi jika diperlukan,” ujarnya.
Terakhir Fraksi PKB mendesak agar program pembangunan diarahkan pada upaya pemulihan kualitas lingkungan serta penguatan mitigasi bencana.
“Kami menekankan bahwa kualitas air dan lahan yang belum optimal harus segera ditangani melalui program prioritas yang berdampak nyata. Fraksi PKB juga mendorong agar terjadi sinergi antar-pemerintah dalam mitigasi dan respons bencana,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
