SURABAYA (Lentera) – DPRD Jawa Timur menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai belum stabil, serta rendahnya penyerapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa mengungkapkan bahwa masyarakat membutuhkan program-program yang secara langsung mampu menggerakkan ekonomi di akar rumput, gejala pelemahan ekonomi terlihat dari maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemotongan gaji karyawan di berbagai perusahaan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Data yang ada, PHK terus terjadi di beberapa perusahaan. Pengurangan gaji pegawai di perusahaan juga banyak terjadi. Ini semakin menambah berat ekonomi masyarakat,” ungkap Dedi Irwansa, Jumat (18/7/2025).
Politisi Demokrat tersebut menilai bahwa kehadiran negara dalam bentuk program-program pengungkit sangat dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor informal dan pelaku usaha mikro.
“Negara harus hadir. Program-program pengungkit dalam kehidupan masyarakat saat ini sangat dibutuhkan. Sebagai penggerak ekonomi masyarakat di bawah,” ujarnya.
Dedi mencontohkan, program padat karya serta kemudahan akses kredit bagi UMKM melalui Bank Jatim dan BPR UMKM Jatim dapat menjadi solusi yang tepat sasaran.
“Maupun program lain yang bersifat stimulus, agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan ekonomi mereka, yang saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja,” ucapnya.
DPRD Jatim meyakini bahwa jika program-program tersebut bisa segera diterapkan, maka akan memberikan dampak nyata terhadap percepatan ekonomi masyarakat.
“Dengan program pengungkit, maka ekonomi masyarakat sekitar akan bergerak. Dan ini akan membuat perekonomian di wilayah tersebut bergeliat dan ini akan sangat membantu,” jelasnya.
Selain mencermati kebutuhan program ekonomi, DPRD Jatim juga menegaskan pentingnya optimalisasi realisasi anggaran oleh OPD. Dedi menyinggung bahwa hingga memasuki triwulan ketiga tahun ini, serapan anggaran oleh beberapa OPD mitra kerjanya masih tergolong rendah.
“Ya kita memaklumi banyaknya kebijakan dari pusat kemarin yang membuat anggaran belum terserap maksimal. Tapi kita berharap dalam waktu dekat penyerapan anggaran dipercepat. Sehingga program-program yang menyentuh masyarakat bisa keluar semua,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
