SURABAYA (Lentera) — Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti mengingatkan pentingnya sidak dari Satgas Pangan Jatim, untuk menindaklanjuti temuan ratusan merek beras oplosan yang beredar.
Ia menilai kehadiran tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan, OPD terkait, hingga aparat penegak hukum perlu segera turun ke pasar-pasar.
“Satgas pangan harus segera turun melakukan sidak, masyarakat saat ini bertanya-tanya dan perlu kejelasan agar tidak was-was,” ungkap Erma Susanti, Jumat (18/7/2025).
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menggarisbawahi perlunya pengawasan ketat untuk menjawab keresahan publik. Dengan jumlah penduduk besar dan cakupan wilayah yang luas, Jawa Timur berpotensi menjadi salah satu daerah peredaran beras oplosan.
“Kalau hasil sidak sudah ada, harus langsung diumumkan secara resmi ke publik. Ini hak konsumen untuk tahu, apalagi beras adalah kebutuhan pokok,” tegasnya.
Erma juga mengingatkan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat praktik curang tersebut. Ia menyebut petani menjadi pihak yang paling dirugikan ketika gabah kualitas medium mereka dibeli dengan harga rendah namun dijual kembali sebagai beras premium.
“Nilai tukar petani tetap saja segitu, sedangkan di pasaran dijual dengan harga berkali lipat. Ini jelas merugikan petani kita,” ujarnya.
Ia berharap Satgas Pangan segera melakukan langkah konkret demi menjamin keamanan pangan masyarakat serta menjaga kestabilan harga dan kualitas beras di pasaran.
Sebelumnya, pemerintah pusat mengumumkan bahwa terdapat 212 merek beras medium dan premium diduga merupakan hasil oplosan dan telah beredar di sedikitnya 10 provinsi.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
