JAKARTA (Lentera) -Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah masih bermasalah. Terbaru, 140 siswa SMP Negeri 8 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan keracunan.
Komisi IX DPR berharap Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tegas bertindak kepada para pihak yang lalai."Kami sangat kecewa melihat kasus makanan bermasalah dari MBG terus berulang. Setelah insiden di Kupang beberapa hari lalu, kini terjadi lagi di Magelang. Ini menunjukkan adanya kelalaian serius, baik dari penyedia layanan maupun dari sisi pengawasan pemerintah," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris kepada wartawan, Sabtu (26/7/2025).
"BGN tidak bisa terus tutup mata. Bagi SPPG yang terbukti lalai dan membahayakan keselamatan anak-anak, izinnya harus dicabut. Jangan tunggu ada korban lebih banyak. Program makan bergizi adalah inisiatif yang baik, tapi jika pelaksanaannya sembrono, justru bisa membahayakan nyawa anak-anak kita," tambahnya.
Charles menyebut dengan anggaran yang sangat besar, seharusnya BGN bisa menjamin keamanan dan kualitas makanan yang diterima para siswa. Fokus BGN, katanya, tidak boleh hanya pada memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga memastikan bahwa manfaat yang diberikan benar-benar aman dan berkualitas.
"Kami juga mengingatkan kembali hasil rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM beberapa waktu yang lalu, di mana disepakati bahwa BPOM harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan penyediaan MBG di seluruh daerah," katanya.
"Namun dari kejadian-kejadian terakhir, tampaknya kesepakatan ini belum dijalankan. Perlu diingat, Kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat," tambahnya.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
