SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta agar daerah dengan prevalensi stunting tinggi, menjadi prioritas utama dalam program gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Meski prevalensi stunting turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024, jumlah balita yang mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis di Jatim masih mencapai 430.780 anak.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundary Renny Pramana menegaskan bahwa penurunan angka stunting. harus dibarengi pemerataan program yang benar-benar menyentuh wilayah paling membutuhkan.
“Ini bukan sekadar penurunan angka, tapi tentang bagaimana pemerataan program bisa benar-benar menyentuh daerah yang paling rawan dan membutuhkan. Saat ini, masih banyak ketimpangan, baik dalam hal anggaran maupun pelaksanaan program,” ujarnya, Sabtu (09/08/2025).
Menurut Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim ini, alokasi anggaran penanganan stunting dalam APBD Jawa Timur 2026 sudah signifikan, namun distribusinya belum merata. Kabupaten Jember dan Mojokerto yang memiliki angka stunting tinggi disebut belum mendapat porsi anggaran yang sepadan.
“Harus ada evaluasi serius terhadap alokasi anggaran. Daerah dengan angka stunting tinggi semestinya menjadi prioritas utama dalam pembagian anggaran dan sumber daya,” tegas politisi asal Kediri yang akrab disapa Bunda Renny itu.
Ia juga menyoroti kesenjangan hasil antarwilayah. Kota Surabaya berhasil menurunkan angka stunting dari 28,9% pada 2021 menjadi 1,6% pada 2023 lewat inovasi teknologi seperti aplikasi Sayang Warga. Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Jember dan Mojokerto masih jauh tertinggal.
“Kita bisa belajar dari Surabaya, bagaimana inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik bisa menghasilkan perubahan nyata. Tapi daerah lain perlu diberi kapasitas yang sama untuk bisa meniru keberhasilan ini,” ujarnya.
Bunda Renny juga mengingatkan bahwa keterbatasan tenaga kesehatan terlatih di daerah terpencil turut memperburuk situasi. Kondisi ini membuat cakupan intervensi gizi, baik spesifik maupun sensitif, belum optimal di wilayah yang justru paling rawan.
“Kalau kita serius ingin menurunkan angka stunting, maka investasi SDM di lapangan adalah harga mati,” tegasnya.
Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur mendorong agar redistribusi anggaran penanganan stunting, dibahas dalam Perubahan APBD 2025 yang sedang digodok bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita ingin ada penguatan program stunting dalam pembahasan APBD Perubahan. Kami sudah mengusulkan agar daerah dengan kondisi gizi kronis tinggi menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini,” ujarnya.
Sebagai bagian dari evaluasi, ia mengusulkan beberapa langkah strategis: redistribusi anggaran secara adil berdasarkan prevalensi stunting per daerah, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, pengembangan teknologi informasi untuk pemantauan gizi secara real-time, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Ini harus melibatkan semua sektor—pendidikan, sosial, hingga pertanian. Kita butuh kerja bersama, bukan kerja sendiri-sendiri,” pungkas Bendahara DPD PDIP Jatim tersebut.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
