JAKARTA (Lentera)-Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan amendemen UUD 1945 tidak bisa dijadikan sebagai solusi instan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, setiap proses perubahan konstitusi harus dijalankan dengan hati-hati, melibatkan publik, dan berlangsung secara transparan.
"Amendemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah. Ia harus melalui sebuah proses panjang. Ia harus melalui sebuah proses transparansi, yakni masyarakat harus mengetahui setiap langkah dan alasan di balik usulan perubahan tersebut," ujar Muzani dalam pidatonya pada Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Ia juga menekankan bahwa proses amendemen UUD 1945 harus dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan berbagai elemen bangsa, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga seluruh lapisan rakyat.
Lebih lanjut, Muzani mengingatkan bahwa setiap rencana perubahan UUD harus dilandasi konsensus nasional yang luas, bukan didorong oleh kehendak kelompok tertentu.
"Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh didasarkan pada keinginan sekelompok orang atau segelintir orang saja, melainkan harus mencerminkan kesepakatan dari semua elemen bangsa," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa wewenang menyusun dan menetapkan perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tanggung jawab besar yang dimiliki MPR RI, selain fungsi pengkajian sistem ketatanegaraan.
"Ini adalah kewenangan yang luar biasa," ujarnya.
Muzani menilai, sebagai lembaga negara, MPR RI memegang peran penting sebagai arsitek sistem ketatanegaraan yang bertugas menjaga agar "rumah kebangsaan" tetap kokoh dan relevan dengan perkembangan zaman.
"Namun, kewenangan ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dan bijaksana," katanya.
Dalam acara tersebut, hadir pula para Wakil Ketua MPR RI seperti Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Bambang Wuryanto, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Rusdi Kirana, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, dan Eddy Soeparno.
Selain pimpinan MPR, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Beberapa kepala lembaga negara juga terlihat mengikuti peringatan tersebut, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
