SURABAYA (Lentera) — Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.
“Pemerintah pusat direncanakan kembali menurunkan angka dana transfer ke daerah. Artinya, setiap daerah tidak boleh lagi berharap ke pusat. Daerah harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi," kata Multazam, Kamis (21/8/2025).
Politisi PKB tersebut menegaskan, Jawa Timur tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Oleh karena itu, ia meminta Gubernur Jawa Timur tidak hanya menjadikan pajak sebagai tulang punggung pendapatan daerah. Langkah sigap dan terukur dinilai penting agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap tumbuh di tengah pengetatan anggaran.
"Pemanfaatan aset Pemprov bisa menjadi salah satu alternatif peningkatan PAD. Ratusan bahkan ribuan aset Pemprov harusnya bisa menjadi peluang meningkatkan PAD," ujarnya.
Selain pemanfaatan aset, Multazam juga menekankan perlunya revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya. Ia menilai banyak BUMD yang belum mampu memberikan sumbangan signifikan terhadap PAD karena belum dikelola secara optimal.
“Di sisi lain, revitalisasi BUMD dan anak perusahaan perlu dilakukan agar mampu menjadi andalan PAD. BUMD ini potensinya bagus, tapi belum bisa dikelola dengan baik," ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan lambatnya proses perizinan tambang di Jawa Timur. Menurutnya, percepatan perizinan perlu dilakukan agar sejalan dengan penerapan kebijakan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah.
“PR lain yang harus segera dilakukan Pemprov adalah percepatan perizinan tambang harus segera disinergikan agar lebih cepat prosesnya. Menyambut pemberlakuan MBLB, jika proses perizinan tambang bisa cepat, maka potensi deviden yang diterima Pemprov bisa bertambah," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
