PALANGKA RAYA (Lentera) – Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan serius bagi Kota Palangka Raya. Anggota Komisi II DPRDAnggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery menegaskan pentingnya payung hukum untuk menanggulanginya.
"Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan kemiskinan," papar Khemal, Kamis (21/8/2025).
Ia menekankan, dengan adanya aturan tersebut, setiap program pemerintah akan memiliki landasan yang jelas, terukur, dan berkesinambungan.
Ia melanjutkan, perda itu akan mampu menjawab persoalan kemiskinan di Kota Palangka Raya, baik dari sisi lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, maupun perlindungan sosial.
Khemal menjelaskan, kemiskinan di perkotaan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan di pedesaan. Warga kota cenderung menghadapi biaya hidup tinggi, keterbatasan akses perumahan layak, serta lapangan kerja yang tidak stabil.
"Karena itu, kebijakan penanggulangan harus disesuaikan dengan kondisi kemiskinan yang ada di wilayah Kota," jelasnya.
Selain itu Khemal mendorong agar Raperda juga memuat strategi konkretnya pemberdayaan masyarakat, seperti dukungan terhadap UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta kemudahan akses permodalan.
Melalui langkah ini diharapkan masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan semata.
Sinergi antara pemerintah kota, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menyukseskan implementasi Raperda.
Ia menyatakan jika DPRD Palangka Raya mendorong agar Raperda mengenai penanggulangan kemiskinan dapat segera difinalisasi dan disahkan.
"Kami dari DPRD berharap Raperda penanggulangan kemiskinan benar-benar menjadi instrumen nyata yang berpihak pada masyarakat kecil," pungkasnya.
Reporter : Novita/Editor:Widyawati
