SURABAYA (Lentera) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengkritisi Program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kritik tersebut mulai dari koordinasi dengan DPRD hingga mekanisme pelaksanaannya.
“Tapi seyogyanya, kalau ingin bikin program kemasyarakatan, lakukan kajian dulu, bikin simulasi. Jangan hanya berorientasi pada hasil, tapi juga kendala dan tantangannya,” kata anggota dewan yang akrab disapa Cak Yebe ini, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, hampir semua program Wali Kota Surabaya tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program yang seharusnya strategis justru langsung dijalankan di seluruh wilayah kota tanpa persiapan yang memadai.
“Yang unik, hampir semua program wali kota ini tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program tiba-tiba langsung dirunning se-Surabaya,” tuturnya.
Selain itu, Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga mengkritisi mekanisme pelaksanaan yang membagi tanggung jawab setiap kecamatan ke organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini, kata dia, menimbulkan ketimpangan karena kemampuan anggaran tiap OPD berbeda-beda.
“Kalau OPD anggaran besar, mereka akan jor-joran untuk program ini. Tapi kalau OPD yang tidak punya anggaran besar bagaimana?” katanya.
Ia menilai, program ini akan lebih efektif jika diawali dengan pembekalan intensif bagi lurah dan camat. Dengan begitu, pesan dan nilai yang ingin dibangun bisa diteruskan secara berjenjang hingga masyarakat tingkat bawah.
“Kalau 153 lurah dan 31 camat diberikan pembekalan ToT (Training of Trainer) secara intensif, mereka bisa meneruskan ke jajarannya, lalu ke RW, RT, Dawis, KSH, hingga Karang Taruna,” jelasnya.
Cak Yebe juga mendorong adanya proyek percontohan sebelum program digelar serentak. Menurutnya, pilot project di satu kelurahan per zona bisa menjadi acuan keberhasilan.
“Lebih baik lagi kalau ada pilot project, misalnya satu kelurahan per zona wilayah Surabaya dijadikan contoh,” tuturnya.
Ia menegaskan, tujuan utama Kampung Pancasila seharusnya berfokus pada penguatan kultur masyarakat, khususnya generasi muda Surabaya. Jika gagal, Pemkot perlu menyiapkan konsep baru yang lebih dekat dengan kearifan lokal.
“Kampung Pancasila nek sampe gak sukses, yo bikin maneh kampung dengan istilah baru yang mengusung kearifan lokal. Tujuannya memperkuat kultur agar terbangun fanatisme emosional arek Suroboyo,” pungkasnya.
Diketahui, program Kampung Pancasila sendiri merupakan inisiatif Pemkot Surabaya untuk memperkuat nilai kebhinekaan dan semangat gotong royong di setiap kampung. Namun hingga kini, efektivitas dan arah implementasinya masih dipertanyakan sejumlah pihak, termasuk DPRD. (*)
Reporter: Amanah
.jpg)
