PALANGKA RAYA (Lentera) - Kemandirian fiskal merupakan fondasi penting dalam memperkuat otonomi daerah terlebih di tengah dana dari pemerintah pusat yang terbatas. Untuk itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) menyusun langkah konkret guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Dia mengatakan Pemkot tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan harus mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Pemkot harus menyusun langkah konkret guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah, agar pembangunan tidak terhambat akibat bergantung pada dana dari pusat yang jumlahnya terbatas," papar Hatir, Sabtu (13/9/2025).
Ia melanjutkan, dengan terbentuknya keuangan yang mandiri, Pemkot memiliki keleluasaan untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hatir juga menyarankan agar Pemkot lebih berani melakukan terobosan dalam menggali potensi daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi.
Selain itu, optimalisasi sumber pendapatan harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat memiliki keyakinan dan mau berkontribusi. “Karena pajak dan retribusi merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap terlaksananya pembangunan,” ungkapnya.
Hatir juga meminta Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SOPD pengelola PAD. Ia menyakini masih ada celah potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal, seperti dari sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan pengelolaan aset daerah.
Termasuk perlunya memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Pertumbuhan UMKM akan berdampak langsung pada peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi, karena itu regulasi yang menghambat investasi maupun usaha kecil harus segera dibenahi," ucapnya.
Hatir menambahkan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian fiskal yang ditopang PAD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk memenuhi belanja rutin birokrasi.
Ia menegaskan DPRD siap mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kemandirian fiskal. Ia berharap, Pemkot lebih serius dalam membangun fondasi kemandirian fiskal, dan bersama legislatif menyusun strategi yang realistis, terukur, dan berorientasi pada jangka panjang.
"Keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah bukan hanya sekedar angka dalam APBD, namun cerminan dari kemandirian dan kematangan suatu Kota dalam menjalankan otonomi daerah," pungkasnya. (*)
Reporter : Novita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
