SURABAYA (Lentera)- Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman baru sebesar Rp2,9 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dinilai DPRD berisiko besar membebani APBD. Walhasil anntinya bisa mengorbankan program kerakyatan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengingatkan agar Pemkot berhati-hati. Pasalnya, kewajiban lama ke Bank Jatim sebesar Rp453 miliar yang membengkak menjadi Rp513 miliar hingga Desember 2025 saja belum lunas.
Menurutnya, tambahan utang sebesar Rp2,9 triliun yang sudah tercatat dalam KUA-PPAS 2026 berpotensi menggerus ruang fiskal daerah dan menghambat program kerakyatan.
“Kalau anggaran tersedot untuk cicilan pokok dan bunga, program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran, bisa terbengkalai,” kata Aning, Rabu (17/9/2025).
Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti tren APBD Surabaya yang kerap meleset dari target. Tahun 2024, dari proyeksi Rp11,3 triliun, realisasi hanya Rp10 triliun. Sedangkan target Rp12,3 triliun pada 2025 diprediksi hanya terealisasi Rp11,6 triliun, bahkan bisa turun ke Rp10,5 triliun.
“Track record realisasi ini harus jadi warning. Belanja wajib seperti gaji pegawai, Kartu Surabaya Hebat, pendidikan, dan kesehatan saja sudah menyedot Rp 10,5 triliun. Kalau cash flow tidak kuat, bagaimana mungkin menutup utang baru?” tegas Aning.
Aning menilai Pemkot belum memiliki peta jalan jelas dalam menangani masalah pengangguran.
“Keluhan soal pengangguran masih tinggi, tapi belum ada skema maupun pentahapan konkret. Kalau ditambah beban utang besar, ruang fiskal untuk jaring pengaman sosial makin sempit,” tambahnya.
Untuk itu, DPRD Surabaya akan memperketat pembahasan rencana pinjaman tersebut.“Jangan sampai ambisi pembangunan dengan utang justru mengorbankan pelayanan dasar masyarakat,” tutupnya.
Reporter: Amanah/Editor:Widyawati
.jpg)
