NEW YORK (Lentera)-Amerika Serikat (AS) memperketat aturan pergerakan rombongan delegasi Iran yang hadir dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Para diplomat Iran kini hanya diizinkan beraktivitas terbatas di antara hotel tempat mereka menginap dan markas besar PBB.
Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menjelaskan pembatasan itu dimaksudkan untuk menekan para ulama yang berkuasa di Iran. Menurut Washington, para pemimpin agama tersebut menikmati fasilitas belanja barang mewah di luar negeri, sementara masyarakat Iran justru harus menghadapi krisis ekonomi, infrastruktur buruk, serta kelangkaan air dan listrik.
“Keamanan warga Amerika adalah prioritas utama kami. Kami tidak akan membiarkan rezim Iran menggunakan forum PBB sebagai sarana propaganda atau menikmati hak-hak istimewa yang tidak mereka berikan kepada rakyatnya sendiri,” ujar Pigott, dikutip Reuters, Selasa (23/9/2025).
Sebelum aturan ini diberlakukan, perwakilan Iran masih diperbolehkan bergerak lebih leluasa, termasuk mengunjungi kantor misi Iran di PBB, kediaman duta besar, hingga Bandara John F. Kennedy di New York. Namun, sejak kebijakan terbaru dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, ruang gerak mereka dipersempit secara signifikan.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan tanggapan resmi.
Di sisi lain, ketegangan antara Teheran dan Washington kembali meningkat sejak serangan gabungan AS dan Israel pada Juni lalu yang menyasar fasilitas pengembangan nuklir Iran. Iran berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka tengah merancang senjata nuklir, meski negara-negara Barat dan Israel terus menekan.
Situasi ekonomi Iran yang kian terpuruk akibat sanksi, salah urus, dan dugaan korupsi turut memperkuat keresahan publik. Pemerintah di Teheran khawatir gelombang protes serupa tahun 2017 kembali muncul, digerakkan oleh kelas menengah dan masyarakat miskin yang semakin tertekan.
Meskipun penuh kecurigaan terhadap AS dan Presiden Donald Trump, Iran tetap memilih jalur diplomasi dalam menyelesaikan sengketa panjang dengan Barat terkait program nuklirnya. Namun, strategi tekanan maksimum yang digencarkan AS, termasuk membatasi ekspor minyak Iran hingga hampir nol, membuat kondisi politik dan ekonomi Republik Islam itu semakin rapuh.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
