SURABAYA (Lentera) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Deni Wicaksono, menegaskan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara produktif.
“Banyak aset daerah yang sebenarnya bisa dioptimalkan, baik untuk kegiatan ekonomi maupun layanan publik. Dengan tata kelola yang tepat, aset ini bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat,” ungkap Deni Wicaksono, Selasa (23/9/2025).
Deni juga menyebut perlunya langkah tegas terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memberikan kontribusi terhadap PAD. Ia menegaskan bahwa BUMD yang menjadi beban harus dibenahi atau direstrukturisasi.
“BUMD harus memberikan dividen yang jelas untuk daerah. Kalau justru jadi beban, kita perlu mengambil langkah tegas agar keberadaannya tidak merugikan masyarakat,” tutur dia.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa APBD 2026 harus disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta program nasional.
“APBD harus jadi instrumen yang mampu menjawab tantangan pembangunan, bukan sekadar daftar belanja. Sinkronisasi dengan RPJMD dan program nasional menjadi kunci agar anggaran tepat sasaran,” tegasnya.
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Ia menilai kegiatan yang bersifat simbolis dan seremonial perlu dikurangi agar anggaran lebih fokus pada program prioritas.
“Belanja yang bersifat simbolis, seremonial, dan perayaan yang tidak memberikan dampak langsung harus dikurangi. Anggaran sebaiknya diarahkan untuk pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh komisi dan OPD terkait untuk bekerja sama mengevaluasi proyeksi pertumbuhan PAD yang pada tahun 2026 hanya naik sekitar 1,8 persen.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Jawa Timur tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga melibatkan partisipasi swasta melalui program CSR yang tepat sasaran,” tuturnya.
Deni menegaskan bahwa setiap upaya peningkatan PAD dan penyusunan APBD harus berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“APBD ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” pungkasnya. (ADV)
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
.jpg)
