SURABAYA (Lentera) -Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kedatangan Tim Verifikator Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tingkat Pusat di Ruang Sidang Wali Kota, Kamis (25/9/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk validasi lapangan sebagai bagian dari penilaian Kota Sehat Tingkat Nasional 2025.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, predikat Kota Sehat bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban setiap pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk menciptakan kota yang sehat dan menyejahterakan masyarakat.
“Untuk itu, kami akan terus bergerak bersama mewujudkan kota yang sehat di Kota Pahlawan ini,” kata Eri.
Eri menjelaskan sejumlah program yang tengah diunggulkan Pemkot, terutama perbaikan sanitasi dan pengelolaan sampah. Sejak awal masa jabatannya, cakupan kepemilikan jamban di Surabaya telah mencapai 100 persen.
Ke depan, Pemkot menargetkan 700 RW aktif memilah sampah dari rumah tangga. Sampah yang sudah dipilah akan diolah terlebih dahulu di komposter atau TPS 3R yang tersebar di 12 titik, sebelum akhirnya dibawa ke TPA Benowo.
Selain itu, Pemkot juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong produsen produk yang tidak bisa didaur ulang agar ikut menanggung biaya pengelolaan sampah. “Sampah tidak boleh lagi langsung dibuang ke TPA,” tambahnya.
Menurut Eri, esensi kota sehat adalah perubahan pola pikir warga untuk menjaga kesehatan melalui gaya hidup sehat. Program kesehatan yang dijalankan Pemkot difokuskan pada tindakan preventif, sehingga dapat menekan biaya pengobatan di rumah sakit maupun puskesmas.
“Jika semakin banyak warga yang sakit, artinya kita gagal dalam pencegahan. Dana kesehatan seharusnya bisa dialihkan untuk hal yang lebih produktif, seperti menekan angka kematian ibu dan anak,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Tim Verifikator KKS Pusat dari Kementerian Sosial, Ahmad Sobirin, menjelaskan bahwa penilaian kota sehat mencakup sembilan tatanan. Konsep sehat, menurutnya, tidak hanya menyangkut medis, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat mulai dari pribadi, keluarga, hingga lingkungan.
“Kami akan memastikan apakah dokumen dan program Pemkot benar-benar dilaksanakan di lapangan, bukan hanya teori,” jelasnya.
Diketahui, indikator penilaian Kota Sehat meliputi berbagai tatanan, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan mandiri, budaya, pasar, sekolah, hingga perkantoran. Selama kunjungan, tim akan meninjau langsung sejumlah lokasi untuk memvalidasi data yang disampaikan Pemkot Surabaya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
