JAKARTA (Lentera) -Angka keracunan karena program makan bergizi gratis (MBG) terus meningkat, Presiden Prabowo akan mengambil Langkah serius untuk mengatasi permasalahan ini.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera memanggil kepala BGN usai pulang dari luar negeri. Jumlah kasus keracunan MBG hingga saat ini sudah menembus 6.000 kasus, tetapi belum ada pihak yang bertanggung jawab dan belum ada yang menjadi tersangka dari buntut keracunan anak-anak di Indonesia.
Presiden berharap proyek makan bergizi gratis yang menyebabkan sejumlah siswa keracunan jangan sampai dipolitisir. "Kita harus waspada," katanya. Menurut Prabowo, tujuan makan bergizi gratis adalah memastikan anak-anak yang sulit akses makanan memiliki makanan yang bergizi.
"Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi untuk memberi makan sehat. Pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi ya," katanya.
Dia juga akan melakukan diskusi ari program MBG ini untuk melakukan perbaiki dan melihat segala kekurangan untuk dibenahi.
"Kita akan diskusikan. Ini masalah besar [penyediaan MBG di seluruh Indonesia] jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik," kata Prabowo di Bandara Halim, Sabtu (27/9/2025).
Ancam Pidana Pemilik Dapur MBG
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang tidak ingin masalah ini terjadi berlarut-larut. Dia mengatakan bahwa hal ini menjadi tanda yang tidak baik, bila terlalu banyak anak yang keracunan di Indonesia.
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menginvestigasi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini juga bisa ditangani secara pidana agar tidak ada kasus berulang.
Peristiwa keracunan menjadi viral dan menimbulkan kekhawatiran dari orang tua, sebab tidak ingin anak-anaknya menjadi korban keracunan dari oknum yang lalai saat di dapur MBG. Pemerintah berkolaborasi melakukan investigasi dari berbagai sisi untuk memastikan penyebab kasus.
“Saya minta BIN turun sekarang. Karena dari kepolisian juga sudah turun. Jadi ada penyelidikan bersama,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).
Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa kasus ini berpotensi dipidanakan apabila ditemukan unsur kriminal.
“Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel ditemukan racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan. Ya, kita pidanakan. Baik itu pemilik dapur, maupun SPPG-nya, atau yang terlibat di dapur itu,” tegasnya.
Selain langkah hukum, BGN juga menekankan evaluasi internal melalui perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG. Hal ini dilakukan agar program yang menyasar jutaan penerima manfaat tetap berjalan aman dan kredibel.
“Dari SOP kami melakukan perbaikan. Jadi semua hal akan dilihat dari berbagai sisi, supaya kasus serupa tidak terulang,” tandas Nanik.
Polri Akan Transparan
Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).
Mengutip Bisnis, Sigit mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.
"Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu," tuturnya.
Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.
"Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya," katanya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, perhatian Presiden terhadap program MBG begitu besar karena menyangkut keselamatan anak-anak penerima manfaat. Arahan itu disampaikan segera setelah Presiden tiba di Tanah Air usai lawatan luar negeri pada Sabtu (27/9/2025) malam.
“Sejak kemarin beliau mendarat di Halim, langsung memanggil beberapa menteri khusus untuk membahas masalah MBG di BGN. Hari ini dipimpin Menko Pangan juga ada rapat di Kementerian Kesehatan, dan yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Minggu (28/9/2025) malam.
Menurutnya, Presiden ke-8 RI memberikan arahan teknis yang cukup detail, terutama terkait kedisiplinan prosedur kebersihan di dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Penyebabnya, dia mengatakan bahwa dari hasil uji sampel, salah satu persoalan yang muncul diduga kuat terkait bakteri akibat kurangnya disiplin dalam proses memasak.
“Beliau sangat concern, bahkan masuk ke hal-hal teknis seperti masalah air dan kebersihan. Jadi arahan Presiden jelas, tata kelola dan manajemen MBG harus segera dibenahi,” tegas Prasetyo.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyelesaian sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh dapur MBG. Kepala negara, kata Prasetyo Hadi, meminta target percepatan dalam hitungan minggu.
“Secepatnya, hitungan minggu harus selesai semuanya untuk memastikan seluruh dapur memiliki SLHS,” tandas Prasetyo Hadi (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
