SURABAYA (Lentera)– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengajukan pinjaman Rp1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, rencana tersebut mendapat kritik dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD karena berbarengan dengan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2026.
Anggota Banggar DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengatakan, utang seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh potensi PAD dimaksimalkan.
“Sejak awal saya tidak setuju ada utang. Kalau sudah buntu baru berutang, atau untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Sekarang target PAD diturunkan, tapi Pemkot mau berutang Rp1,5 triliun. Ini anomali,” tegas Imam, Selasa (30/9/2025).
Ia memaparkan, APBD murni 2026 diproyeksikan Rp12,626 triliun, tidak jauh berbeda dengan APBD Perubahan 2025 yang sebesar Rp12,347 triliun. Padahal, jika pinjaman Rp1,5 triliun diajukan, otomatis akan menambah beban bunga bagi daerah.
“Kalau mau berutang, mestinya target PAD digenjot agar bisa menutup pokok dan bunga. Faktanya, PAD malah diturunkan,” ujarnya.
Politisi NasDem itu merinci, penurunan PAD terutama terjadi di sektor pajak daerah, dari Rp6,9 triliun pada APBD Perubahan 2025 menjadi Rp6,6 triliun di RAPBD 2026. Salah satunya pajak hotel yang turun dari Rp405 miliar.
“Kalau pendapatan daerah menurun, sementara utang bertambah, jelas ini bukan kabar baik bagi warga Surabaya,” pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor:Widyawati
.jpg)
