SURABAYA (Lentera)– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/195/436.1.2/2025 tertanggal 20 Agustus 2025.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendukung langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama bagi penyedia makanan dalam program tersebut.
“Secara umum apa yang disyaratkan wali kota sudah sangat tepat. Vendor MBG wajib memiliki SLHS dan harus didukung tenaga profesional berpengalaman dalam pengolahan makanan,” kata anggota dewan yang akrab disapa Cak Yebe ini, Selasa (30/9/2025).
Ia menekankan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam memastikan pelaksanaan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“SPPI jangan tutup mata jika ada pelanggaran. Mereka harus berintegritas, independen, dan menjadi penggerak utama agar program berjalan sesuai SOP,” tegasnya.
Selain mengawasi distribusi, Politisi dari Fraksi Gerindra ini menambahkan, SPPI juga berperan memberi edukasi gizi kepada masyarakat. “SPPI adalah mata dan telinga pemerintah di garis depan, memastikan makanan bergizi aman diterima siswa tepat waktu,” tambahnya.
Cak Yebe mengingatkan agar Pemkot belajar dari daerah lain yang menghadapi masalah MBG hingga menimbulkan dugaan keracunan siswa. Ia mendorong pengawasan diperkuat sejak awal, dengan melibatkan puskesmas untuk monitoring kesehatan serta akademisi, khususnya dari fakultas psikologi untuk memantau perkembangan mental siswa.
Sebagai contoh, ia pernah melakukan uji coba mandiri di SDN Kedurus 1 untuk 330 siswa dengan melibatkan tenaga medis dan akademisi. Dari pengalaman itu, ia menyarankan evaluasi rutin minimal seminggu sekali secara acak untuk menilai progres siswa penerima manfaat.
“Permasalahan keracunan banyak faktor, tapi kuncinya ada di sistem pengawasan. Itu tanggung jawab penuh tim SPPG dan SPPI,” ujarnya.
Ia juga mengajak Pemkot dan masyarakat melakukan evaluasi sejak dini agar kejadian serupa tidak terjadi. “Mumpung durung kedaden nang Suroboyo, ayo dievaluasi bareng. Tidak ada salahnya menerima masukan masyarakat demi kebaikan program ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan Satgas MBG akan melibatkan akademisi, media, dan berbagai elemen masyarakat agar program berjalan efektif.
“Satgas MBG menyusun rencana kerja, melaksanakan program, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melaporkan hasilnya kepada wali kota. Program ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” kata Eri.
Reporter: Amanah/Editor:Widyawati
.jpg)
