Anggota Komisi IV DPR-RI, Guntur Sasono: Pertanian dan Perikanan Darat di Nganjuk Belum Optimal

Nganjuk - Pemkab Nganjuk mendapat sorotan dari anggota Komisi IV, DPR-RI Drs H Guntur Sasono M.Si terkait kebijakan pertanian dan sektor perikanan darat yang masih belum optimal.

Sorotan itu dilontarkan, karena masih ada lahan tidur yang sebenarnya bisa digarap untuk kepentingan pengembangan sektor pertanian produktif dan perikanan darat. Ironisnya, lahan tersebut malah dibiarkan sebagai lahan tidak menghasilkan.

“Bupati harus segera mengalokasikan kebijakannya ke arah itu (pemanfaatan lahan kosong),” ujar anggota dewan dapil VIII saat berkunjung di Kertosono, Nganjuk, Kamis siang ( 27/08/2020).

Kebijakan ini diharapkan bisa mendukung ketahanan pangan secara nasional, mengingat Nganjuk selama ini merupakan salah satu daerah penyangga kebutuhan pangan nasional. “ Daerah ini menjadi lumbung padi dan memiliki komoditas pertanian yang melimpah,” jelas pria alumnus SMADA Kediri kepada lenteratoday.

Dalam kesempatan itu, Guntur juga mengkritik adanya gejala pengalihan fungsi lahan produktif untuk kepentingan pembangunan perumahan dan gedung. Sebab akan melemahkan kemampuan Nganjuk sebagai penyangga kebutuhan pangan secara nasional.

Oleh karena itu, pria kelahiran Kediri tanggal 2 Juli 1946 ini, meminta Pemkab Nganjuk untuk menyempurnakan kebijkan tata ruang kota dan memberlakukan kebijakan itu secara konsisten sehingga tidak mempersempit lahan persawahan dan perkebunan.

“Hal ini kalau tidak diperhatikan maka akan mengancam produktifitas pertanian dan perikanan darat, sehingga mengancam ketahanan pangan secara nasional,” jelasnya.

Terkait dengan lemahnya aktifitas perikanan darat, ini dibuktikan dengan masih tingginya bayi lahir dengan kondisi stunting di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya stunting disebabkan karena ibu hamil kurang gizi sehingga bayi yang dilahirkan kurang sehat.

Hal ini bisa dicegah jika masyarakat terbiasa makan ikan. Maka, kebutuhan protein dan gizi masyarakat bisa tercukupi. “Ikan adalah salah satu sumber protein, jika perikanan darat dikembangkan di wilayah itu, maka kasus kekurangan gizi pada bayi dan ibu hamil bisa diantisipasi,” jelasnya.

Menurut Guntur, Pemkab Nganjuk tidak perlu khawatir terkait pengembangan sektor-sektor itu, karena pemerintah pusat, mengalokasikan anggaran sekitar Rp 602 triliun untuk kepentingan ketahanan pangan tahun 2020 ini.

Pemkab Nganjuk bisa memanfaatkan dana itu untuk mengoptimalkan potensi pertaniannya sebagai lumbung padi nasional, juga dengan dana tersebut bisa dialokasikan untuk kepentingan pengembangan sektor perikanan darat demi meningkatkan status gizi masyarakatnya. (ony)