Komisi I DPRD Trenggalek Soroti Perencanaan OPD yang Dinilai Belum Realistis dalam RAPBD 2026
TRENGGALEK (Lentera) – Pembahasan rencana kerja anggaran dan program dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Trenggalek tahun 2026, kembali menuai sorotan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Komisi I, Husni Tahir Hamid, menilai sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam menyusun rencana kerja yang sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Usai rapat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Husni menilai perencanaan yang disusun masih jauh dari ideal dan belum berangkat dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.
“Kita ingin penyusunan program tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar berdasar pada capaian dan permasalahan yang ada. Kalau penyusunan tidak diawali dengan evaluasi, maka hasilnya juga tidak akan tepat sasaran,” ujar Husni, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, Dispendukcapil masih memiliki pekerjaan yang belum terselesaikan meskipun secara laporan telah dinyatakan tuntas.
“Beberapa target administrasi kependudukan sebenarnya belum rampung, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini yang harus dikoreksi agar ke depan bisa dihitung dan ditambah ke target tahun berikutnya,” katanya.
Husni juga mengingatkan agar perencanaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan secara proporsional.
“Kalau kinerja pegawai yang ada saja belum maksimal, menambah ribuan pegawai baru justru berpotensi menambah beban fiskal. Kita harus lihat dulu kebutuhan riil dari hasil analisis jabatan (Anjab),” tandasnya.
Selain itu, ia menyoroti perencanaan anggaran Bagian Hukum Setda yang dinilai tidak seimbang dengan beban kerja yang ada.
“Bagian hukum kebutuhannya banyak, tapi anggarannya hanya sekitar seratus juta rupiah. Ini jelas tidak memadai dan perlu penyesuaian agar program hukum bisa berjalan optimal,” ucap Husni.
Ia menutup pembahasan dengan menekankan pentingnya perencanaan berbasis kinerja agar program pemerintah daerah sejalan dengan arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Sebagian besar rencana kerja OPD masih bersifat rutinitas. Padahal kita butuh terobosan untuk mendorong target besar daerah, termasuk menuju Trenggalek zero carbon,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Herlambang
