24 October 2025

Get In Touch

PDIP 'Semprit' Pemkab Madiun: Saat Data Pajak Belum Beres, Mau Naikkan PBB

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono, menegaskan penolakan fraksinya terhadap rencana kenaikan PBB-P2 sebelum adanya pemutakhiran data objek pajak secara riil.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono, menegaskan penolakan fraksinya terhadap rencana kenaikan PBB-P2 sebelum adanya pemutakhiran data objek pajak secara riil.

MADIUN (Lenterq)– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun menolak rencana Pemerintah Kabupaten Madiun menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penolakan disampaikan karena pemerintah daerah dinilai belum melakukan pemutakhiran data objek pajak secara riil sesuai kondisi di lapangan.

“Khusus untuk kenaikan PBB-P2, Fraksi PDI Perjuangan menolak sebelum dilakukan pemutakhiran data objek pajak oleh OPD terkait. Data yang tidak akurat berpotensi memberatkan masyarakat,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Budi Wahono, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/10/2025).

Menurut Budi, fraksinya berkomitmen mengawal setiap kebijakan anggaran agar berpihak pada rakyat, bukan sekadar menambal target PAD tanpa dasar data yang valid.

“Dalam fungsi pengawasan, kami wajib menyampaikan catatan kritis terhadap rancangan APBD 2026. Program daerah harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat bawah, bukan hanya seremonial atau administratif,” ujarnya.

Budi menyoroti lambannya realisasi sejumlah program prioritas yang sebelumnya dijanjikan kepala daerah. Ia menilai beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkesan tidak mendukung penuh arah kebijakan bupati.

“Kami pertanyakan realisasi program pro rakyat seperti satu desa satu ambulans, ketahanan pangan, hingga penyelesaian masalah jabatan kepala desa pelaksana tugas yang berlarut. Banyak program jalan di tempat karena lemahnya koordinasi antar-OPD,” ungkapnya.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti persoalan pelayanan BPJS, infrastruktur dasar, dan pengembangan energi terbarukan yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan.

Budi berharap pandangan fraksinya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Madiun agar pembangunan daerah berjalan adil dan berpihak pada rakyat.

“Fraksi PDI Perjuangan akan selalu mendukung kebijakan yang pro rakyat, tetapi juga akan tetap kritis terhadap setiap kebijakan yang justru menambah beban masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo/Editor:Widyawati

 

 

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.