SURABAYA (Lentera)— Rencana pemerintah menghentikan impor solar mulai tahun 2026 mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Ketua Program International Trade & Finance Petra Christian University, Dr. Elisa Tjondro, S.E., M.A., BKP, CBV, CPS, CESA, menilai kebijakan ini strategis untuk jangka panjang, namun memerlukan persiapan komprehensif agar tidak memicu gejolak ekonomi.
Menurut Elisa, penghentian impor solar sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi dan menekan ketergantungan terhadap harga minyak global. Jika berhasil, kebijakan ini dapat memperbaiki stabilitas ekonomi dan menghemat devisa negara.
“Dampaknya akan sangat positif untuk efisiensi neraca perdagangan. Namun keberhasilan kebijakan ini sepenuhnya bergantung pada kesiapan produksi kilang domestik dan distribusi biodiesel,” ucapnya, Rabu (5/11/2025).
Ia menjelaskan, dari sisi data, kebutuhan solar nasional pada 2026 diperkirakan mencapai 18,53–18,74 juta kiloliter, sementara kapasitas produksi dalam negeri diproyeksi mampu menghasilkan sekitar 20,9 juta kiloliter per tahun setelah proyek RDMP Balikpapan beroperasi pada November 2025.
“Dari angka tersebut, kebijakan ini terlihat rasional. Tetapi dalam jangka pendek, ini langkah yang ambisius. Pemerintah harus memastikan kesiapan teknis, logistik, serta kebijakan harga,” jelasnya.
Untuk itu, Elisa menekankan pentingnya sosialisasi intensif kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, industri sawit, sektor migas, transportasi, hingga industri alat berat untuk mengantisipasi dampak jangka panjang serta memberi waktu adaptasi.
Elisa menilai penghentian impor solar dapat memperkuat neraca perdagangan karena volume impor energi akan berkurang signifikan. Namun manfaat ini hanya optimal bila produksi domestik stabil dan tidak menimbulkan impor darurat dengan biaya tinggi.
Soal inflasi, ia mengingatkan potensi kenaikan harga pada sektor transportasi dan logistik jika pasokan domestik belum stabil atau harga biodiesel masih tinggi.
"Namun risiko tersebut bisa ditekan apabila distribusi energi berjalan lancar dan pemerintah dapat mengendalikan harga," tuturnya.
Menurutnya, transisi menuju penghentian impor solar tidak lepas dari risiko kontraksi ekonomi jangka pendek. Sektor industri dan transportasi dapat mengalami penyesuaian biaya energi atau gangguan pasokan.
“Jika dikelola dengan baik secara bertahap, kontraksi ini sifatnya sementara. Pemerintah perlu memastikan manajemen pasokan yang solid serta memperkuat sosialisasi program B50,” tambahnya.
Dari perspektif investasi, kebijakan ini bisa menarik minat investor di sektor energi bila pemerintah mampu menjaga stabilitas regulasi dan menjamin kualitas pasokan. Namun ketidakpastian terkait harga sawit dan kesiapan mesin kendaraan diesel bisa menimbulkan kekhawatiran bagi investor yang menghindari risiko tinggi.
Sementara itu, dari sisi fiskal, pengurangan impor solar berpotensi menekan beban subsidi energi pemerintah sehingga ketahanan APBN semakin kuat. Namun risiko fiskal tetap ada jika produksi domestik gagal memenuhi kebutuhan nasional, termasuk kemungkinan tambahan subsidi untuk menjaga harga tetap terjangkau,
impor darurat berbiaya tinggi, penurunan penerimaan pajak akibat melemahnya aktivitas industri dan transportasi, serta kebutuhan peningkatan bantuan sosial bila inflasi melonjak.
"Saya mengingatkan, gangguan pasokan solar dapat memicu efek domino di sektor industri dan transportasi, mulai dari kenaikan biaya operasional, inflasi, hingga melemahnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat memengaruhi produksi nasional dan stabilitas ekonomi secara lebih luas," tutupnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
