KASUS mafia tanah kembali mencuat dan kali ini menimpa tokoh nasional sekelas Jusuf Kalla. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu meluapkan kekesalannya atas sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang berujung pada eksekusi lahan seluas 16,4 hektare oleh Pengadilan Negeri Makassar. JK menuding ada praktik mafia tanah di balik putusan tersebut karena lahan yang disengketakan telah dimiliki Hadji Kalla secara sah sejak 1993. “Ini bentuk perampasan hak yang dilegalkan,” ujarnya tegas. Sengketa itu memantik reaksi DPR yang mendesak agar dugaan keterlibatan PT Lippo Group dan pihak lain segera diusut tuntas. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan PT Hadji Kalla merupakan pemilik sah lahan di Gowa, serta mengaku telah mengirim surat resmi kepada pengadilan untuk mempertanyakan dasar eksekusi yang dilakukan, mengingat belum ada proses konstatiring atau pengukuran ulang. Ironinya, jika figur besar seperti Jusuf Kalla saja bisa menjadi korban permainan mafia tanah, bagaimana nasib rakyat kecil yang tak punya kuasa dan akses untuk memperjuangkan haknya?. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/07112025.pdf
.jpg)
