MALANG (Lentera) - Kementerian HAM RI bersama mitra kerja Komisi XIII DPR RI menggelar kegiatan Implementasi P5HAM (Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia) di Aula Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) Kota Malang, Jumat (14/11/2025).
Kegiatan ini melibatkan jurnalis, akademisi, hingga unsur legislatif untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai perspektif hak asasi manusia (HAM).
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Cahyono, menyampaikan wartawan memiliki peran penting dalam penyebaran informasi berperspektif HAM. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menambah pemahaman jurnalis terkait isu-isu HAM yang relevan dengan kerja-kerja jurnalistik.
"Teman-teman wartawan nanti bisa mengambil nilai positif dari kegiatan ini mengenai HAM," ujarnya.
Cahyono juga mengapresiasi kolaborasi antara PWI Malang Raya dan UIBU. Menurutnya, dukungan institusi pendidikan sangat membantu dalam pelaksanaan program-program edukatif, termasuk yang berkaitan dengan isu HAM.
Dari pihak Kementerian HAM, perwakilan Kanwil KemenHAM Jawa Timur, Amanda Prameswari, memaparkan pentingnya kolaborasi dalam pemajuan HAM di daerah. Ia menegaskan, penguatan HAM memerlukan keterlibatan bersama dari pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil.
Sementara itu, dari unsur legislatif, Anggota DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika yang hadir mewakili anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah, menyampaikan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman merupakan nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Made menilai sikap saling menghargai antar suku, ras, dan agama menjadi bagian dari semangat HAM yang perlu terus dijaga.
"Saya berasal dari Bali dan di Kota Malang ini sangat welcome sekali dengan unsur suku, ras dan agama. Jadi kita sebagai pendatang harus menyesuaikan budaya yang di Kota Malang," ujarnya.
Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Nando Yussele Mardika, memberikan pandangan terkait tantangan implementasi HAM di Indonesia. Ia menilai political will pemerintah dalam pemenuhan HAM masih melemah dan hal tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, termasuk P5HAM.
Nando menegaskan, persoalan utama terletak pada implementasi dan penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang dinilai rentan dipengaruhi kepentingan politik. Ia juga menjelaskan, P5HAM merupakan program yang dijalankan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR RI sehingga komitmen politik menjadi faktor penting dalam keberhasilannya.
"Untuk memajukan kebebasan pers dan HAM, kita tidak punya pilihan selain mendorong political will," ujarnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor : Lutfiyu Handi
