SURABAYA (Lentera) — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui penyusunan APBD Jatim 2026, namun tetap melampirkan sejumlah catatan kritis terkait pendapatan, belanja, hingga kinerja BUMD dan pengelolaan aset daerah.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Budiono, menegaskan bahwa penurunan pendapatan daerah sebesar 6,94 persen atau sekitar Rp1,96 triliun menjadi catatan penting bagi fraksinya.
"Meski pendapatan menurun, pemerintah provinsi dinilai masih berupaya menjaga target kinerja pembangunan dengan mengoptimalkan PAD yang menyumbang 66 persen dari total pendapatan,” ungkapnya, Minggu (16/11/2025).
Ia menyebut bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih menjadi penopang utama PAD.
"Optimalisasi pajak daerah harus diperkuat melalui digitalisasi pengawasan dan pelaporan pajak, serta pemutakhiran basis data wajib pajak. Ini penting agar potensi penerimaan tidak bocor dan bisa dimaksimalkan,” tuturnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra memberikan sorotan tajam pada penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun atau 24 persen dibanding alokasi 2025. Ia mengatakan penurunan DAU, DAK, dan DBH tersebut dapat menekan pendanaan program prioritas.
“Penurunan TKD ini tidak bisa dianggap enteng. Provinsi harus segera menyesuaikan strategi agar tidak terjadi perlambatan program yang menyentuh masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Budiono juga mendorong BPKAD lebih agresif dalam memaksimalkan pemanfaatan aset daerah.
"Aset yang idle harus segera didorong pemanfaatannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Digitalisasi database aset juga menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan lebih akurat dan transparan,” ujarnya.
“BUMD harus melakukan renegosiasi kontrak kerja sama, memperbaiki tata kelola, dan mengoptimalkan aset. Kita menginginkan BUMD yang sehat, produktif, dan memberi hasil nyata bagi daerah,” lanjutnya.
Terkait belanja daerah, Fraksi Gerindra menilai sektor infrastruktur harus tetap menjadi prioritas meski belanja modal menurun. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut bukan untuk memperlambat pembahasan APBD, tetapi untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
"Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan harus dijaga agar tidak mengganggu pelayanan publik. Infrastruktur itu elemen penting bagi pergerakan ekonomi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
