SURABAYA (Lentera) — Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah pusat membatasi game online. Ia menilai langkah yang diinisiasi Presiden Prabowo tersebut merupakan upaya tepat untuk melindungi generasi muda dari risiko permainan digital yang semakin masif digunakan anak dan remaja.
Puguh menyoroti dominasi generasi Z dan milenial sebagai pengguna terbesar game online sehingga kebijakan ini dianggap mendesak.
"Ya, saya pikir itu langkah yang cukup tepat untuk memproteksi anak-anak Indonesia yang hari ini jumlahnya cukup mendominasi,” ungkap Puguh, Minggu (16/11/2025).
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya itu menegaskan bahwa negara perlu mengambil peran dalam menyaring permainan digital yang memuat unsur kekerasan. Ia khawatir tanpa kebijakan tegas, game semacam itu dapat memengaruhi karakter dan moralitas generasi muda.
"Game-game yang memberikan penetrasi pada tindak kekerasan memang harus dibatasi oleh negara, agar tidak mengubah karakter dan moralitas anak bangsa,” tegasnya.
Menurut Puguh, upaya mitigasi terhadap dampak negatif game online tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Ia menyebut perlunya pelibatan keluarga, orang tua, serta lingkungan sekolah dalam memberikan perlindungan kepada anak.
"Semua guru memiliki peran penting sebagai instrumen yang memberikan proteksi terhadap bahaya penetrasi game online kepada anak-anak kita,” pungkas Puguh.
Diketahui, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan bahwa pembatasan game online tidak sama dengan pelarangan. Ia menilai pemerintah hanya ingin menghadirkan sistem pengaturan yang lebih jelas.
"Jangan disalahartikan ya. Artinya, pembatasan mana pembatasan ini adalah lebih kepada pengaturan,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (13/11/2025). (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
