TRENGGALEK (Lentera) – DPRD Kabupaten Trenggalek mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai belanja Rp 1,9 triliun dalam rapat paripurna, Rabu (26/11/2025). Meski telah disahkan, pemerintah daerah masih berhadapan dengan defisit puluhan miliar rupiah dan menyiapkan pinjaman daerah sekitar Rp 70 miliar untuk mendukung program pembangunan prioritas.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, menegaskan bahwa APBD 2026 menjadi keputusan penting di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
“Hari ini agenda kita adalah mengambil keputusan penting, yaitu menyetujui Ranperda APBD 2026 menjadi peraturan daerah. Tahun depan kita mengalami defisit sekitar Rp 120-an miliar, dan ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk terus berinovasi di tengah keterbatasan,” ujarnya.
Syah menjelaskan bahwa total APBD tahun mendatang berada pada kisaran Rp 1,9 triliun dengan penutupan defisit salah satunya melalui pinjaman daerah.
“Untuk menutupi defisit, kita akan melakukan pinjaman daerah sekitar 10 persen yang sudah disetujui. Belanja infrastruktur dan belanja-belanja penting akan tetap kita pertahankan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian anggaran, termasuk pengurangan kegiatan seremonial sejak 2025.
“Mungkin masyarakat melihat acara-acara besar mulai berkurang sejak 2025, dan itu akan berlanjut ke depan,” kata Syah.
Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa komposisi APBD 2026 disesuaikan dengan kondisi fiskal akibat menurunnya dana transfer pusat.
“Walaupun sangat berat, akhirnya kita menetapkan APBD 2026. Pendapatan ditetapkan sebesar Rp 1 triliun 866 miliar dan belanja Rp 1 triliun 935 miliar,” ujarnya.
Doding menegaskan bahwa defisit yang muncul sebesar Rp 68 miliar tidak perlu dikhawatirkan karena masih dapat ditutup dari sisa pembiayaan tahun sebelumnya.
“Defisit itu hanya hitungan. Akan ditutup dengan pembiayaan dari sisa anggaran 2025, jadi tidak bisa dikatakan tekor,” jelasnya.
Menurut Doding, penurunan dana transfer pusat sekitar Rp 153 miliar menjadi faktor utama turunnya jumlah belanja, meskipun daerah masih memperoleh tambahan dana DID dan dana Inpres. Dalam struktur pembiayaan, pinjaman sekitar Rp 70 miliar akan digunakan untuk dua program prioritas.
“Sekitar Rp 41 miliar untuk infrastruktur dan sisanya untuk infrastruktur yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Kami sangat berharap pinjaman ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” tandasnya.
Reporter: Herlambang|Editor: Arifin BH
