Benderang Perpecahan NU Gegara Tambang (Koran Senin, 8 Desember 2025)

MESKI sudah menyeruak sejak awal kisruh, kini dugaan tambang sebagai pemicu perpecahan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) makin benderang. Bak menegaskan akar konflik, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah. Alasannya, demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi umat. Diketahui, PBNU memperoleh izin tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim). Tepatnya di area eks-lahan milik PT Kaltim Prima Coal (KPC), dengan luas sekitar 26.000 hektar. Rencananya tambang itu akan dikelola melalui anak usaha BUMN yang dibentuk khusus, yaitu PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN). Memanasnya konflik ini bermula saat Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Namun, Gus Yahya menolak pemberhentian tersebut. Menurutnya, pemberhentian ketua umum PBNU hanya bisa dilakukan melalui muktamar. Terbaru kedua kubu saling menyerukan jadwal rapat. Rais Syuriyah PBNU M.Nuh menegaskan agenda rapat pleno terkait penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU tetap digelar pada 9 Desember mendatang. Sementara, Gus Yahya akan menggelar rapat pleno tandingan pada 11 Desember 2025. Seruan islah kiai-kiai sepuh tampaknya tak akan semudah membalikkan telapak tangan. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/08122025.pdf