BOGOR (Lentera) - Presiden RI, Prabowo Subianto, menghadiri dan akan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026). Prabowo dijadwalkan akan memberikan taklimat tentang evaluasi jalannya pemerintahan dalam satu tahun terakhir
Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengenakan pakaian safari cokelat dan kopiah hitam, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Prabowo lalu menyalami para gubernur yang berada di baris depan. Setelah itu, Kepala Negara menempati kursi yang berada di atas panggung bersama jajaran Kabinet Merah Putih.
"Akan ada penekanan-penekanan beberapa program yang sudah berhasil dicapai dalam kurun waktu satu tahun tentunya harus dijaga dan ditingkatkan. Kemudian juga ada beberapa program yang belum semua tercapai di tahun pertama itu mungkin bagian dari penekanan beliau," ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di lokasi acara melansir antara.
Prasetyo menuturkan Presiden akan menyampaikan arahan serta garis-garis kebijakan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, Presiden Prabowo memandang Rakornas ini sebagai momentum untuk menyatukan langkah, visi, dan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Selain itu, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan yang memerlukan solusi bersama agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Dalam kesempatan tersebut, kata dia, Presiden diperkirakan akan menyampaikan pembaruan pandangan terkait dinamika geopolitik internasional serta perkembangan kondisi dalam negeri.
Arahan Kepala Negara juga akan menekankan tentang pemerintahan yang harus bersih dari praktik korupsi.
"Termasuk saya juga menduga berkaitan dengan masalah komitmen kita untuk good governance, memberantas dan berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintah tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi concern bapak Presiden," kata dia.
Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih yang nampak telah hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (Menteri PU), Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi agenda strategis pemerintah dalam mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum koordinasi nasional.
Rakornas tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
Forum ini dirancang untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan dan kondisi di daerah.
Penyelenggaraan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 juga diupayakan berjalan seiring dengan kenyamanan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas seiring pelaksanaan Rakornas tersebut.
Kehadiran ribuan peserta nasional itu diperkirakan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Sentul dan wilayah sekitarnya.
Untuk mengantisipasi dampak kepadatan lalu lintas, Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan aparat terkait telah menyiapkan pengaturan lalu lintas secara terpadu. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
