Masalah Berlarut Buntut Data BPJS yang Semrawut (Koran Selasa, 10 Februari 2026)

PERSOALAN data kembali menjadi titik rapuh dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pemutakhiran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sepanjang 2025 justru mengungkap ketimpangan serius dalam distribusi subsidi negara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, dari total kuota PBI sebesar 96,8 juta jiwa, sekitar 54 juta warga miskin yang berada pada kelompok desil 1 hingga 5 malah belum tercatat sebagai penerima. Pada saat yang sama, lebih dari 15 juta warga dari kelompok desil 6 hingga 10--golongan menengah hingga mampu--justru terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang dibiayai negara. Ketidaktepatan data tersebut berdampak pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, penonaktifan dilakukan tanpa pengurangan alokasi anggaran PBI yang tetap disediakan untuk 96,8 juta peserta, dengan total anggaran Rp56,64 triliun dalam APBN 2026. Namun, penyesuaian data yang dilakukan secara serentak dan minim sosialisasi berbuntut kegaduhan publik serta mengancam akses layanan kesehatan. Diketahui sekitar 120 ribu peserta dengan penyakit katastropik dan lebih dari 12 ribu pasien cuci darah terdampak langsung. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK BPJS) akan dibayarkan negara dalam 3 bulan ke depan. Bulan selanjutnya bagaimana?. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/10022026.pdf