SURABAYA (Lentera) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) memperkuat sinergi melalui kesepakatan kerja sama (MoU) lintas sektor. Namun, kerjasama tersebut di antaranya fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan efisiensi logistik.
Kerjasama tersebut terjalin dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (27/2/2026).
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari misi dagang perdana Jawa Timur ke wilayah Maluku Utara guna mendongkrak potensi ekonomi kedua daerah.
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa fokus utama dari kolaborasi ini adalah peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi jalur perdagangan. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah ketidakseimbangan arus muatan kapal logistik.
"Kapal-kapal dari Jawa Timur seringkali membawa barang ke sana, tapi kembalinya seringkali kurang. Kami ingin memastikan transportasi lebih terkoneksi, terutama dengan pemanfaatan tol laut agar produk Maluku Utara bisa menemukan pasar yang lebih luas," ujar Khofifah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly, mengakui bahwa Jawa Timur merupakan pemasok utama bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, hingga ayam untuk wilayahnya. Namun, biaya logistik yang tinggi akibat kapal yang sering kosong saat kembali dari Maluku Utara memicu kenaikan harga barang atau inflasi.
"Kita mencari solusi agar supply chain lebih baik. Harapannya, ketika kapal pergi penuh dan balik pun penuh, biaya logistik bisa turun sehingga harga jual barang di Maluku Utara menjadi lebih terjangkau," jelas Sherly.
Selain sektor ekonomi, Maluku Utara juga memboyong tim teknis untuk mempelajari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Jawa Timur. Saat ini, indeks SPBE Jawa Timur telah mencapai angka 4,7, sementara Maluku Utara masih berada di angka 3,6.
Melalui pertemuan ini, kedua provinsi berkomitmen untuk memperluas cakupan kerja sama pada bidang-bidang berikut seperti Pendidikan dan Vokasi, Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui BPSDM.
Kemudian, juga bidang pertanian berupa stabilitas pasokan bahan pangan pokok. Selain itu juga bidang teknologi informasi seperti digitalisasi birokrasi melalui replikasi sukses SPBE Jatim.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi melalui konektivitas yang lebih efisien. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
-jpg.jpg)
