TRENGGALEK (Lentera) - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, melakukan mutasi delapan Pejabat Tinggi Pratama serta satu Direktur Perumda Tirta Wening di Gedung Bawarasa, Rabu (1/4/2026). Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja sekaligus upaya mengoptimalkan peran setiap jabatan di lingkungan pemerintahan.
Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menjelaskan, pelantikan ini merupakan bagian dari penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru.
“Pelantikan ini kan karena kita sama-sama tahu banyak OPD dengan nomenklatur baru, jadi harus dilakukan penyesuaian. Sebelum kita membuka lelang jabatan, kita mengevaluasi yang sudah duduk, apakah masih optimal atau lebih optimal ditempatkan di posisi lain,” ujar Mas Ipin.
Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Saeroni yang kini menjabat Direktur RSUD dr. Soedomo, serta Sunarto yang dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Trenggalek. Selain itu, Joko Susanto kini menjabat Kepala Dinas PMPTSP, sementara posisi sebelumnya diisi Muyono Piranata.
Kemudian Edi Santoso dipercaya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), sedangkan Agus Dwi Karyanto menjabat Kepala Dinas Pendidikan, dan Suhartoko mengisi posisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sementara itu, Habib Solehudin kini menjabat Kepala Dinas Sosial PPPA
Untuk posisi Direktur Perumda Tirta Wening, pemerintah daerah menunjuk Khoirul Ansori melalui proses seleksi terbuka.
Mas Ipin berharap direktur baru mampu meningkatkan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat. “Saya ingin pelayanan PDAM bisa lebih progresif lagi ke depan. Kita buka seleksi dan saya tidak mengenal orangnya, hanya melihat kualitas dan rekam jejak,” katanya.
Ia menambahkan, fokus utama direktur baru adalah pembenahan layanan, termasuk mengatasi kebocoran dan kekurangan pelayanan, serta mengembangkan unit usaha air minum dalam kemasan (AMDK).
Di sektor keuangan daerah, Mas Ipin menegaskan pentingnya penyesuaian anggaran sesuai regulasi. Ia menyebut belanja pegawai harus dijaga agar tidak melebihi 30 persen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Kalau undang-undangnya belum berubah, tentu menjadi keharusan anggaran kita sesuaikan. Kita juga melihat pengalaman pejabat yang memahami potensi pajak daerah agar pendapatan bisa terus meningkat,” ujarnya.
Sementara di bidang pendidikan, ia berharap kepemimpinan baru mampu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam penyediaan fasilitas di tingkat desa.
“Harapannya kualitas pendidikan semakin baik. Dukungan fasilitas pendidikan akan dioptimalkan agar bisa menarik pendanaan dari APBD maupun APBN,” pungkasnya.
Reporter: Herlambang/Editor:Santi
-jpg.jpg)
