Paradoks Lahan Subur Jember: Akademisi Unej dan Bupati Jember Solusi Atasi Kemiskinan di Kawasan Perkebunan-Hutan

JEMBER (Lentera) - Universitas Jember (UNEJ) bersama Pemkab Jember dan media Kompas menyelenggarakan forum diskusi strategis bertajuk “Wajah Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif: Siapa Bertanggung Jawab?”.

Acara yang berlangsung di Gedung Soedjarwo Lantai 5 UNEJ, Senin (13/4/2026) ini menjadi momentum krusial, untuk mengurai anomali kemiskinan yang justru terkonsentrasi di wilayah hijau dan subur Kabupaten jember.

Kabupaten Jember menghadapi tantangan serius berupa kemiskinan ekstrem yang mayoritas berada di wilayah pinggiran hutan dan perkebunan. Ironisnya, wilayah ini memiliki potensi alam yang luar biasa, namun warganya masih terjebak dalam kategori ekonomi desil 1 atau kaum fakir. Forum in hadir untuk memutus rantai ‘bom waktu’ sosial tersebut melalui kolaborasi lintas sektoral antara akademisi, regulator, dan pengelola lahan negara.

Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna dalam sambutannya menekankan bahwa kehadiran pemangku kepentingan seperti Bupati Jember Gus Fawait, PTPN, Perhutani, BPN, hingga legislatif dalam satu meja merupakan langkah awal yang tepat. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif.

"Solusi atas kemiskinan ekstrem membutuhkan kebijakan yang tepat, implementasi yang konsisten, dukungan data yang kuat, dan komitmen. Jadi pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya kita jawab bersama, yaitu kita semua yang bertanggung jawab," ujar Rektor Unej Iwan Taruna.

Ia menambahkan, UNEJ memposisikan diri sebagai penyedia solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk mendukung peran pemerintah sebagai regulator dan dunia usaha sebagai penggerak ekonomi. Iwan berharap forum ini tidak berhenti pada wacana, melainkan melahirkan gagasan konkret dan langkah kolaboratif yang berkelanjutan demi menurunkan angka kemiskinan di Jember.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait) menyoroti fakta pahit mengenai kemiskinan ekstrem yang menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan di Jember, seperti tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting. Ia mengidentifikasi "bom waktu" sosial jika masyarakat lokal tetap hanya menjadi penonton di lahan subur milik PTPN dan Perhutani.

"Yang miskin paling banyak masuk kategori miskin ekstrem adalah buruh tani yang tidak mempunyai lahan. Pemerintah sulit hadir memberikan bantuan atau pupuk karena acuannya harus kepemilikan lahan. Maka, ribuan hektare lahan PTPN harus dikerjasamakan agar pekerjanya adalah warga sekitar. Jangan sampai orang di sekitar PTPN masih miskin ekstrem, itu paradoks bagi saya," ujar Bupati Jember Gus Fawait.

Dari sisi pengelola lahan, Kordinator Manajer Kebun Wilayah Jember PTPN I Regional 5, Benny Hendrianto mengakui pihaknya tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan warga di sekitar kebun. Saat ini, PTPN telah menggandeng 2.800 peternak lokal untuk memanfaatkan kawasan perkebunan.

"Kami sepakat tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Kami membuka diri untuk kolaborasi, misalnya pengembangan lebah madu saat musim bunga kopi. Kami siap membantu menyampaikan data dari kebun untuk monitoring pengentasan kemiskinan," kata Benny Hendrianto.

Sementara itu, Kepala Perum Perhutani Jawa Timur, Wawan Tri Wibowo menyoroti pentingnya kepastian akses bagi warga hutan melalui skema Perhutanan Sosial agar tidak terjadi konflik agraria atau perusakan lingkungan.

"Kami sudah memberikan akses bagi 21.000 orang untuk menanam kopi di bawah tegakan hutan. Perhutani siap terbuka mendukung program Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan, asalkan cara membuka aksesnya tidak merusak hutan, seperti membakar pohon demi menanam kopi," jelas Wawan Tri Wibowo.

Sementara Kepala BPN Jember, Gilman Afifuddin membawa capaian konkret mengenai penataan aset yang selama ini menjadi ganjalan bagi warga miskin ekstrem untuk memiliki legalitas tempat tinggal dan usaha.

"Tahun ini kami maraton melakukan redistribusi tanah sekitar 5.100 bidang atau hampir 300 hektare untuk permukiman dan fasilitas umum bagi warga di kawasan hutan/perkebunan. Ini adalah wujud Reforma Agraria agar masyarakat memiliki keadilan dan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati," ungkap Kepala BPN Jember Gilman Afifuddin.

Namun diskusi memanas saat Anggota DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo menyinggung soal infrastruktur dan sinergi pusat-daerah. Ia meminta, BUMN tidak hanya mengandalkan CSR tetapi aktif membangun infrastruktur di dalam kawasan, agar ekonomi warga jalan. Konklusi forum ini menyepakati bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan road map bersama yang mengintegrasikan skema Perhutanan Sosial dengan pemberdayaan ekonomi hilir agar masyarakat tidak lagi menjadi "penonton" di tanah yang subur.

"Roda perekonomian akan jalan jika infrastruktur baik. Jangan hanya daerah yang membangun, kami minta bantuan pusat dan BUMN (PTPN) untuk ikut menggenjot infrastruktur di kawasan mereka. Keadilan sosial bagi masyarakat pinggiran belum adil sepenuhnya," pungkas Ardi yang juga politisi Gerindra ini  

Sementara Guru Besar Ekonomi Universitas Jember (UNEJ), Prof. Dr. Ahmad Zainuri, S.E., M.Si.menyoroti tantangan dalam sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah yang cenderung berfokus pada capaian jangka pendek. Ia mencontohkan program pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas kopi di kawasan pinggiran hutan yang membutuhkan waktu hingga tujuh tahun untuk menghasilkan nilai ekonomi. Namun, karena tidak menunjukkan hasil dalam waktu singkat, program semacam ini kerap dinilai kurang berhasil.

Kondisi tersebut, menurutnya, mendorong pemerintah lebih memilih program bantuan langsung yang berdampak cepat terhadap penurunan angka kemiskinan, meskipun tidak menyentuh perbaikan struktur ekonomi masyarakat.

“Kalau tidak ada terobosan, hampir semua kepala daerah akan terjebak pada program-program yang sifatnya instan. Program-program ini populer karena mampu menurunkan angka kemiskinan dalam waktu singkat, namun belum tentu menyelesaikan persoalan secara mendasar,” jelas Prof Zainuri.

Sebagai solusi, Prof. Zainuri menawarkan pendekatan baru melalui penerapan indikator penilaian berbasis proses (process-based evaluation). Dalam skema ini, keberhasilan program tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari tahapan perkembangan yang dicapai selama pelaksanaan program.

“Misalnya pada sektor pertanian, pertumbuhan tanaman dan tingkat kesuburannya dapat menjadi indikator penilaian. Dengan demikian, program jangka panjang tetap dapat terukur progresnya,” ujarnya. (ads)

Reporter: Moko