Tatkala Partai Terusik Usulan KPK (Koran Jumat, 24 April 2026)

USULAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jabatan ketua umum partai maksimal dua periode dan mewajibkan jalur kaderisasi bagi calon presiden mengusik dapur politik. Komisi anti-rasuah menegaskan, langkah itu untuk memutus mata rantai oligarki. Dengan memaksa regenerasi, diharapkan bisa menutup pintu masuk transaksi politik yang kerap berulang di lingkaran sempit. Reaksi partai politik (parpol) pun langsung mencuat dengan mayoritas bernada kontra. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuding KPK kebablasan karena mencampuri urusan internal. NasDem memilih meredam, menyebut persoalan ini tak sesederhana rumusan lembaga anti-korupsi itu. Partai Golkar memilih mengalihkan fokus ke kualitas demokrasi, sehingga durasi jabatan tak menjadi jaminan. Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melihat celah manfaat, khususnya dalam penataan kaderisasi. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/24042026.pdf