SURABAYA (Lentera)– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Surabaya, terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Mereka juga memberikan tenggat waktu 14 hari kepada DPRD Surabaya, untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Koordinator aksi yang juga Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, Moch. Elok Hakan Multazam mengatakan demonstrasi tersebut berangkat dari keresahan masyarakat, terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan warga.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax, dugaan praktik monopoli dalam distribusi BBM subsidi Pertalite, hingga persoalan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami juga menemukan adanya dugaan praktik jual beli titik dapur MBG di Surabaya dan Jawa Timur. Selain itu, kami meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Polri dan menggantinya dengan regulasi yang baru agar tidak terjadi perluasan kewenangan yang masuk ke ranah sipil," ujarnya.
Elok menegaskan, tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan hasil kajian dan penelusuran langsung ke masyarakat. Ia menilai kondisi ekonomi saat ini dirasakan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, pedagang kecil, ibu rumah tangga hingga pengemudi ojek online.
"Kami melihat rakyat kecil semakin terbebani oleh tingginya biaya hidup dan berbagai kebijakan yang berdampak pada kondisi ekonomi mereka. Karena itu kami meminta adanya perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh," tegasnya.
Mahasiswa juga menyoroti, besarnya belanja negara yang dinilai tidak efisien. Mereka meminta pemerintah melakukan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengevaluasi struktur kabinet yang dianggap terlalu gemuk.
Sebagai bentuk keseriusan tuntutan, mahasiswa memberikan waktu 14 hari kepada DPRD Surabaya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
"Jika dalam 14 hari tidak ada tindak lanjut dan komitmen yang jelas dari DPRD, kami siap menggelar aksi jilid dua dengan massa yang lebih besar," ungkapnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai yang turun mendengarkan aspirasi mahasiswa mengatakan, sebagian besar aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Surabaya berkomitmen menjalankan fungsi representasi dengan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait.
"Terkait BBM dan beberapa kebijakan lainnya memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan memprosesnya sesuai mekanisme yang ada," kata Bahtiyar.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini mengaku, sependapat dengan tuntutan mahasiswa terkait perlunya perbaikan tata kelola program MBG. Menurutnya, sejumlah persoalan yang sempat muncul dalam pelaksanaan program tersebut perlu menjadi bahan evaluasi.
"Kami mendukung perbaikan pengelolaan MBG, khususnya di Surabaya. Aspirasi yang disampaikan teman-teman mahasiswa akan kami tindak lanjuti sesuai fungsi DPRD," ujarnya.
Bahtiyar menambahkan, DPRD Surabaya akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan meneruskan tuntutan tersebut kepada DPR RI maupun pemerintah pusat.
"Seperti aspirasi dari elemen buruh sebelumnya yang kami teruskan melalui surat resmi, tuntutan mahasiswa hari ini juga akan kami pelajari dan koordinasikan untuk ditindaklanjuti ke tingkat pusat," pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
