SURABAYA (Lentera) -Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam aksi bertajuk “Rakyat Surabaya Menggugat” dijadwalkan menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi pada Senin (15/6/2026) sore.
Sejumlah isu nasional, mulai dari tuntutan pencabutan revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga desakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), menjadi agenda utama yang akan disuarakan massa.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Ikhsan Aditya, mengatakan demonstrasi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Salah satu tuntutan utama adalah pencabutan revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI Tahun 2025. Menurutnya, kedua regulasi tersebut dinilai membuka ruang praktik militerisme dan mengancam kehidupan demokrasi.
“Yang pertama soal pencabutan revisi Undang-Undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan beberapa hari lalu. Yang kedua, pencabutan Undang-Undang TNI tahun 2025 yang memberi karpet bagi praktik militerisme dan dwifungsi TNI. Kembalikan TNI ke barak,” ujar Ikhsan, Senin (15/6/2026).
Selain itu, massa aksi juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penurunan harga BBM, penguatan nilai tukar rupiah, serta penghentian eksploitasi sumber daya alam.
Ikhsan menjelaskan Gedung Negara Grahadi dipilih sebagai lokasi aksi karena berada di kawasan strategis yang setiap hari dilalui masyarakat. Ia berharap demonstrasi tersebut dapat meningkatkan kepedulian publik terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang saat ini.
“Aksi ini merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Kami berharap ini bisa menjadi pemantik untuk aksi-aksi yang lebih besar ke depan,” katanya.
Sementara itu, BEM SI Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi lanjutan pada Rabu (17/6/2026). Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Timur, Muhammad Aqomaddin, mengatakan pihaknya masih mematangkan persiapan, termasuk menentukan lokasi aksi.
“Kami rencanakan aksi pada 17 Juni 2026. Untuk titik lokasinya masih belum final karena kami masih melakukan pengecekan lapangan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa akan membawa lima tuntutan utama, yakni penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, pencabutan UU Polri dan UU TNI, penurunan harga BBM, penolakan militerisme, serta penguatan nilai tukar rupiah.
Menurut Aqomaddin, konsolidasi lanjutan akan dilakukan sehari sebelum aksi guna memastikan kesiapan peserta dan teknis pelaksanaan di lapangan.
“Insyaallah pada H-1, tepatnya 16 Juni, kami akan menggelar konsolidasi lanjutan,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
