Kontradiktif di Balai Kota Malang, Videotron Tayangkan Kinerja Pemerintah di Tengah Teriakan Ratusan Massa Aksi

MALANG (Lentera) - Pemandangan kontradiktif mewarnai aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu di depan kawasan perkantoran DPRD dan Balai Kota Malang, Rabu (28/10/2026). Saat ratusan massa meneriakkan tuntutan dan seruan aspirasi terhadap pemerintah, videotron di depan kantor Balai Kota Malang tersebut justru menayangkan cuplikan video kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Diiringi rintik hujan, massa tiba di lokasi sekitar pukul 15.20 WIB. Mereka membawa berbagai poster protes dan membentangkan spanduk bertuliskan "Bakar Kekuasaan Prabowo Gibran. Padamkan Api Karhutla." 

Menanggapi tayangan videotron tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menegaskan pemutaran video kinerja pemerintah pusat tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi. Menurutnya, tayangan tersebut bertujuan mendorong semangat peningkatan kinerja dan pelaksanaan program pemerintah.

"Terkait tayangan di videotron, ini bukan dalam rangka demonstrasi. Karena bagaimanapun juga kami harus menampilkan kinerja itu untuk bisa support dan penyemangat kita semuanya untuk bisa meningkatkan kinerja, mewujudkan program-program pemerintah," ujar Dandung.

Ia juga memastikan tidak ada arahan khusus terkait penayangan video tersebut sebagai respons terhadap aksi massa. Dandung menyebut video kinerja pemerintahan itu telah ditayangkan di videotron Balai Kota Malang selama sekitar satu minggu terakhir.

Sementara itu, dalam aksi tersebut aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan 6 tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat, hingga militer dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, massa menyerukan pembentukan komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah.

Pimpinan kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan, mengatakan, salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Massa juga mendesak pemulihan hak-hak korban serta penindakan terhadap korporasi besar yang dinilai menjadi penyebab kebakaran hutan.

"Tuntutan dari aksi hari ini, kurang lebih sudah tersampaikan. Ada sekitar enam tuntutan dan juga satu seruan," ujarnya.

Selain persoalan karhutla, massa menyoroti beban ekonomi masyarakat. Mereka menuntut penurunan harga bahan pokok, pajak, serta biaya pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga didesak memenuhi pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.

Di sektor ketenagakerjaan, aliansi menuntut penyediaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas, kenaikan upah, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing).

Massa turut mendesak penyediaan tanah, modal, dan teknologi bagi kaum tani, nelayan, serta masyarakat miskin perkotaan. Mereka juga menyerukan penghentian praktik yang disebut sebagai penjarahan anggaran negara, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembubaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Tuntutan keenam berkaitan dengan persoalan militer dan HAM. Massa meminta militer dikembalikan ke barak, pelanggaran HAM berat diadili, serta Batalyon Pembangunan (YonTP) dibubarkan.

Di luar 6 tuntutan tersebut, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyerukan konsolidasi kekuatan politik rakyat. Mereka mengajak masyarakat membentuk komite perlawanan di berbagai daerah sebagai upaya memperjuangkan kesejahteraan dan melawan penindasan.

"Karena kita susah lagi berharap kepada rezim yang berkuasa hari ini. Makanya kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membangun satu kekuatan politik, membangun komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah untuk merebut kesejahteraan dan untuk melawan penindasan dari rezim ini dan merebut kesejahteraan itu sendiri," tegasnya. (*)

Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi