SURABAYA (Lentera) – Politisi senior PDI Perjuangan, Bambang Dwi Hartono atau Bambang DH mendesak DPR RI tidak diam menyikapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi perhatian publik serta sudah menjadi putusan Mahkamah Agungi (MA).
Putusan tersebut muncul, setelah sebelumnya, MK tidak dapat menerima gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 sekalipun tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai polemik biasa. Sebab, dokumen pendidikan seorang wakil presiden yang dipersoalkan publik berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pencalonan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai, DPR RI perlu mengambil langkah politik untuk merespons perkembangan tersebut. Terlebih, munculnya aksi mahasiswa di sejumlah daerah menunjukkan adanya keresahan yang perlu mendapat perhatian serius dari lembaga perwakilan rakyat.
"Mestinya DPR RI segera mengambil tindak lanjut. Malulah kita kalau masih punya rasa malu. Akan sangat terhormat dan bisa dihargai kalau kemudian segera ada tindak lanjut. Masa diam saja," kata Bambang, Selasa (3/11/2026).
Mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini, juga menilai aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan Yogyakarta pada 28 Oktober, merupakan konsekuensi dari akumulasi keresahan masyarakat.
Ia pun mendukung, aksi-aksi mahasiswa yang menyuarakan persoalan tersebut. Menurutnya, gerakan mahasiswa menjadi salah satu bentuk ekspresi kesadaran masyarakat dalam mengawal persoalan kebangsaan.
Terkait kepercayaan publik terhadap proses pencalonan presiden dan wakil presiden, Bambang menilai, persoalan itu telanjur menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
Ia menyayangkan, munculnya polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan pemimpin negara. Menurutnya, kondisi tersebut kontras dengan upaya pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
"Di tengah keinginan kuat memperbaiki kualitas pendidikan, misalnya melalui ukuran ijazah, tetapi secara kontras ijazah pimpinan justru dipersoalkan sedemikian rupa keabsahannya. Malu bagi yang masih punya rasa malu," ujarnya.
Minta DPR Tak Takut Ambil Sikap
Mantan anggota DPR RI periode 2019-2024 ini, juga menyinggung desakan agar DPR RI menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme politik, termasuk wacana pemakzulan. Ia mengaku mendengar adanya dorongan dari kalangan mahasiswa agar DPR segera merespons perkembangan yang terjadi.
Namun, ia menekankan bahwa DPR tidak semestinya mengabaikan persoalan tersebut. Menurutnya, lembaga legislatif harus berani menjalankan fungsi pengawasan dan mengambil sikap sesuai kewenangannya.
Di luar polemik dokumen pendidikan Gibran, Bambang turut menyoroti persoalan penegakan hukum dan korupsi yang dinilainya semakin memprihatinkan. Ia menyinggung keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam kasus korupsi serta besarnya nilai kerugian negara dalam sejumlah perkara.
Ia juga mengingatkan, masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari akses pendidikan hingga penanganan kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun.
"Republik sudah wajahnya bopeng seperti ini. Korupsi makin lama makin menggila. Yang korupsi ini termasuk aparat penegak hukum. Sementara masyarakat kita masih banyak yang kesulitan sekolah dan banyak masalah kebangsaan yang perlu mendapat perhatian," ungkapnya.
Lebih jauh, Bambang mengajak, masyarakat dari berbagai lapisan untuk ikut menyuarakan keresahan terhadap kondisi bangsa. Ia menilai perjuangan mengawal persoalan publik tidak seharusnya hanya dibebankan kepada mahasiswa.
Menurutnya, mahasiswa selama ini berada di garis depan dalam menyampaikan kritik dan aspirasi masyarakat. Namun, aksi-aksi tersebut juga diwarnai risiko kekerasan dan jatuhnya korban.
"Jangan hanya mengandalkan mahasiswa yang turun dan dipentungi polisi. Ayo masyarakat turun semua, gotong royong. Kasihan kalau yang bergerak hanya mahasiswa. Mereka yang mengadvokasi keresahan dan kegelisahan kita, justru mereka yang menjadi korban," ucapnya.
Bambang menilai, keterlibatan masyarakat luas diperlukan agar persoalan kebangsaan tidak berhenti menjadi perdebatan di ruang politik maupun aksi demonstrasi.
Ia juga menyoroti, kondisi penegakan hukum yang menurutnya membutuhkan pembenahan serius. Bambang mengaku pernah beberapa kali berhadapan dengan proses pemeriksaan kepolisian dan menyebut dirinya pernah berstatus tersangka dalam perkara yang hingga kini, menurut pengakuannya, belum memperoleh kejelasan.
Baginya, aparat penegak hukum seharusnya menjadi pihak yang memastikan hukum berjalan secara benar, bukan justru terseret persoalan korupsi maupun gratifikasi.
"Wajah hukum kita sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum yang diharapkan bisa menegakkan hukum secara benar malah ikut-ikutan bermain korupsi dan gratifikasi. Memalukan," tutupnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)