SURABAYA (Lentera) - Bencana tanah longsor melanda sejumlah daerah di Jawa Timur seperti di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang. DPRD Jatim mendesak instansi terkait bergerak cepat untuk memastikan keselamatan warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Di Kabupaten Trenggalek tanah longsor yang menerjang 19 titik di lima desa. Sebanyak 34 kepala keluarga atau 103 jiwa terdampak, sementara puluhan rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi.
Kemudian di Kabupaten Malang longsor terjadi di sejumlah kecamatan, antara lain Dampit, Tumpang, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, hingga Bantur. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk akses mobilitas warga.
Sedangkan di Lumajang, longsor terjadi di Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Senin (2/11/2026). Peristiwa ini menyebabkan dua orang meninggal yaitu Imron Rosadi (40) dan putrinya, Hilya (9), karena tertimbun material longsor.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi akibat tingginya curah hujan tersebut. Ia mendesak instansi terkait bergerak cepat untuk memastikan keselamatan warga dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kami turut prihatin dan menyampaikan duka serta perhatian penuh kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek yang terdampak musibah tanah longsor ini. Kejadian di 19 titik yang melanda lima desa tersebut harus menjadi alarm serius bagi kita semua,” ujar legislator PKS itu, Selasa (3/11/2026).
Menurut Agus, wilayah Jawa Timur, khususnya kawasan selatan seperti Trenggalek, memiliki kondisi geografis berbukit yang rentan terhadap pergerakan tanah ketika intensitas hujan meningkat. Karena itu, penanganan bencana tidak boleh ditunda, terutama pada lokasi yang masih berpotensi mengalami longsor susulan.
Agus secara khusus meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur segera berkoordinasi secara intensif dengan BPBD Kabupaten Trenggalek. Koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan di lapangan berjalan terpadu dan kebutuhan warga dapat segera dipenuhi.
Berdasarkan data BPBD Trenggalek, 19 titik longsor tersebut tersebar di Desa Craken, Masaran, Munjungan, Sobo, dan Ngulungkulon. Kerusakan rumah warga bervariasi dari kategori ringan hingga sedang. Selain longsor, bencana juga disertai banjir luapan yang sempat merendam fasilitas pendidikan.
Lebih jauh, Agus mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada langkah tanggap darurat. Pemerintah perlu memperkuat mitigasi agar risiko bencana serupa dapat ditekan, terutama di kawasan yang selama ini dikenal rawan pergerakan tanah.
Ia menyebut sejumlah langkah yang perlu didorong, antara lain perbaikan infrastruktur pengendali tebing di titik-titik rawan serta penguatan edukasi kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat. Pemetaan wilayah berisiko dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem juga menjadi bagian penting dari upaya perlindungan warga.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas mengapresiasi langkah sigap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang yang telah meninjau lokasi terdampak dan menerjunkan alat berat untuk mempercepat pembersihan material longsor.
“Bencana seperti ini tentu menjadi bagian yang tidak bisa dihindarkan pada beberapa wilayah yang secara kontur tanah memiliki kerawanan tinggi terhadap longsor dan banjir. Oleh karena itu, konsepsi penanggulangan bencana harus diperkuat dengan mengoptimalkan peran pentahelix untuk mengurangi derajat keparahan bencana,” ujar legislator PKS tersebut.
Menurut Puguh, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan membersihkan material longsor. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur vital yang terdampak segera ditangani agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak terhenti terlalu lama.
Ia mencontohkan akses jalan di kawasan Tirtomoyo dan sekitarnya yang terputus akibat longsor. Jalur tersebut perlu segera dicarikan solusi darurat agar mobilitas warga, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Selain penanganan infrastruktur, Puguh mendorong pemerintah melakukan pemetaan potensi bencana susulan di sekitar lokasi kejadian. Pemetaan tersebut penting untuk menentukan kawasan berbahaya, radius zona aman, serta langkah antisipasi yang harus diketahui masyarakat.
Dengan informasi yang jelas mengenai wilayah rawan, warga diharapkan lebih memahami risiko di lingkungan tempat tinggalnya dan dapat mengambil langkah penyelamatan apabila terjadi pergerakan tanah atau bencana susulan.
Puguh juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Program-program BPBD perlu diarahkan pada intervensi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak, terutama untuk penanganan darurat dan pemulihan kehidupan warga.
Bagi Puguh, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas menjadi kunci dalam memperkuat penanggulangan bencana. Pendekatan pentahelix perlu diwujudkan melalui koordinasi nyata, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)