Madiun - Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya memberikan tanggapan terkait Serikat Buruh Madiun Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBM-Kasbi) yang akan turun ke jalan menolak keberadaan Omnibuslaw. Dia beserta DPRD Kota Madiun mempersilahkan apabila kaum buruh ingin menyampaikan aspirasi. Namun dia berharap aksi unjuk rasa tersebut wajib mengantongi ijin dari Polres Madiun Kota.
"Pada prinsipnya, kita monggo. Asal ada ijinnya, kita persilahkan," ujarnya saat dihubungi Lenteratoday lewat sambungan telepon, Selasa (06/10/2020).
Andi Raya juga menjelaskan bahwa DPRD Kota Madiun telah memfasilitasi aspirasi kaum buruh pada unjuk rasa sebelumnya. Dia menilai merupakan hal wajar karena beberapa pasal di UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang kurang memihak pada buruh. Namun dia menyampaikan bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan. Mengingat Omnibuslaw merupakan kewenangan DPR RI. Sebagai wakil rakyat di daerah tingkat II, dia hanya dapat membantu menyampaikan surat ke DPR RI.
"Kalau diperhatikan memang ada beberapa pasal yang sifatnya merugikan, ya. Termasuk cuti haid, cuti hamil, kontrak kerja, jam kerja, upah. Banyak itu ada 9 atau berapa itu yang dirasa merugikan. Tapi kita lembaga tingkat II tidak punya kewenangan secara penuh," jelasnya.
Lebih lanjut dia memberikan saran kepada kaum buruh terkait rencana aksi unjuk rasa. Kaum buruh secara nasional dapat mengajukan keberatan terkait Omnibuslaw kepada Mahkamah Konsitusi. Dengan pengajuan diharapkan adanya revisi pada UU Cipta Kerja tersebut.
"Kalau melakukan aksi ditengah pandemi seperti ini kan ndak etis. Kita mau menerima perwakilan juga kita banyak pertimbangan. Apalagi kalau banyak masanya gak mungkin diijinkan sama Polres," kata Andi.
Andi menjelaskan, dia mendengar beberapa kota besar seperti Surabaya sudah banyak kaum buruh yang siap melakukan aksi unjuk rasa. Bahkan sampai melibatkan petani karena buruh memiliki cangkupan yang luas. Namun demikian, dia yakin petani di Kota Madiun tidak ikut melakukan aksi unjuk rasa.
"Informasi yang saya terima, dari Polda pun banyak. Malah ada aksinya di Surabaya kan gitu, tanggal 7, 8, 9 termasuk petani juga. Tapi insyaallah petani di Madiun gak ikut aksi tersebut. Karena sudah kita fasilitasi masalah pupuk dan lain-lain," pungkasnya. (Ger)
.jpg)
